3 Fakta Dibalik Perdebatan Bayar SPP Pakai GoPay, Nadiem Makarim Kaget

Merdeka.com - Setelah banyak dikenal, GoJek terus melakukan inovasi dengan layanan. Salah satunya inovasi yang terus dikembangkan adalah layanan GoPay.

GoPay merupakan salah satu fitur Gojek yang memudahkan penggunakan untuk melakukan pembayaran. GoPay juga dikenal sebagai dompet digital. Hampir semua tagihan bisa dibayar melalui GoPay. Yang terbaru, Gojek memberi kemudahan untuk membayar biaya pendidikan sekolah atau SPP melalui GoPay.

Tentu hal ini menimbulkan polemik. Disatu sisi, pembayaran SPP melalui GoPay tentu sangat memudahkan. Namun di sisi lain, inovasi tersebut menuai banyak kritik.

Ada beberapa pihak berpendapat pembayaran SPP melalui GoPay terindikasi adanya kepentingan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Mengingat Nadiem Makarim dulu sempat menjabat sebagai CEO GoJek. Penolakan lain beralasan jika secara teknis dan fungsi, pembayaran SPP via GoPay kurang berguna. Hal tersebut karena beberapa wilayah di Indonesia menerapkan sekolah dengan gratis.

Di balik pro dan kontra tersebut, berikut 3 fakta seputar pembayaran SPP via GoPay:

Nadiem Makarim Terkejut

Liputan6.com/Johan Tallo

Nadiem Makarim cukup kaget ketika ditanyai tentang anggapan bahwa inovasi yang dilakukan GoJek tersebut ada indikasi kepentingan dengan dirinya. Nadiem Makarim juga merasa jengkel dengan adanya isu-isu tersebut.

Menurutnya yang menjadi harga mati di dalam hidupnya adalah NKRI, Pancasila, dan integritas. Nadiem akan merasa jengkel jika ada pihak yang meragukan integritas dirinya.

Menurut Nadiem, program pembayaran biaya pendidikan ini sudah menjadi rencana sejak lama. Hal tersebut juga akan menjadi kompetensi pasar dan itu merupakan program yang wajar untuk dimiliki sebuah perusahaan.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud. Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital. Di mana bisa menerima apapun. Dan semua dompet digital akan menerima semua jenis merchant," jelasMendikbud di hadapan anggota Komisi X DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2020) yang dilansir dari Liputan6.

Jika dilihat lebih jauh lagi, inovasi itu juga akan menjadi persaingan pasar di dunia teknologi keuangan yang berbasis digital. Para pelaku teknologi keuangan digital ini akan terus melakukan inovasi, wajar jika program dompet digital akan di terapkan pada segala aspek jual-beli.

Saran Anggota DPR

Liputan6.com/Faizal Fanani

Dilansir di liputan6, Anggota Komisi III Andreas Pareira mengingatkan Nadiem selaku Mendikbud terhadap bahaya isu ini. Terlebih Nadiem adalah pemegang saham dari Gojek dan mantan CEO Gojek.

Andreas juga berpendapat bahawa, terlibatnya peran start-up di dalam dunia pendidikan yang berbasis pemerintahan ini harusnya menjadi netral. Menyarankan untuk tidak menggunakan layanan dari Gojek saja. Andreas juga berharap adanya transaksi online yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Biaya Sekolah Gratis

Seperti yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, DPRD Jawa Barat sudah mengesahkan bahwa APBD 2020 juga digunakan untuk menjadi anggaran sekolah gratis bagi SMA dan SMK.

APBD 2020 nantinya akan digunakan untuk menanggung biaya sekolah SMA dan SMK negeri. Untuk murid yang berasal dari sekolah swasta segera disiapkan dana bantuan terutama untuk murid yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Maka dari pada itu, jika hal tersebut sudah dilaksanakan maka inovasi pembayaran digital ini tidak perlu lagi digunakan. Terutama untuk wilayah Jawa Barat tidak perlu lagi untuk khawatir dalam rencana pembayaran biaya sekolah yang nantinya akan berubah digital.