Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, menaruh perhatian khusus kepada Desa Rawaurip di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon terkait bencana banjir rob. Selama dua tahun ini, wilayah tersebut kerap terendam banjir hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Menurutnya, kondisi daratan di wilayah pinggir pantai utara Jawa Barat itu mengalami abrasi sehingga butuh ditangani secara serius.

"Memang salah satu yang dikeluhkan oleh petani saat saya berkunjung ke sana (Desa Rawaurip) di akhir tahun lalu adalah soal abrasi dan rob. Kondisi lingkungan di bibir pantai rusak dan butuh revitalisasi," kata Moeldoko, Kamis (25/8), dilansir dari ANTARA.

Tindak Lanjut KSP

Kepala Staf Presiden Moeldoko ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Sebagai informasi, pada 8 Oktober 2021 lalu Moeldoko bersama tim dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melakukan kunjungan kerja ke Desa Rawaurip. Di sana, pihaknya mendapat keluhan dari para petani garam karena produksi mereka terganggu akibat abrasi dan banjir rob.

Menindaklanjuti kondisi itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk lembaga terkait guna menangani kerusakan ekosistem mangrove.

Di samping itu, KSP bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung juga sudah menangani sedimentasi di Sungai Cimanis Bangka Deres untuk dilakukan pengerukan.

"Untuk rehabilitasi mangrove, KSP sudah memfasilitasi koordinasi dengan KKP dan yayasan BUMN. Akan tetapi, ada kendala soal lokasi penanaman tidak kondusif karena tingginya pasang surut air laut. Untuk pendangkalan saluran air, KSP memfasilitasi koordinasi dengan BBWS Kemen PUPR untuk pengerukan. Semuanya sudah dieksekusi," ujarnya.

Perbaikan Jalan

Ditambahkan Panglima TNI periode 2013-2015 ini, KSP juga telah mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat untuk segera melakukan pemeliharaan jalan rusak menuju lokasi tambak garam sepanjang 3,5 km.

"Pada bulan April lalu, Deputi I KSP bersama Bina Marga sudah meninjau lokasi. Tentu kami akan dorong untuk segera dilakukan perbaikan," tuturnya.

Adapun masyarakat setempat sempat meminta dibangun dinding pembatas untuk menghalau banjir rob. Namun saat ini teknis yang tepat masih dikaji. "Jangan sampai nanti kalau dibangun tembok justru akan terjadi pendangkalan di bibir pantai. Soal itu masih dicari solusinya," katanya.

Potensi Bencana Hidrometeorologi Meningkat hingga September

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan adanya potensi bencana hidrometeorologi pada periode Juli hingga September 2022 mendatang. "Potensi bencana juga semakin meningkat pada periode Juli, Agustus dan mungkin awal September nanti kita akan ada pergeseran, di mana pada waktu yang bersamaan kita akan mengalami baik itu hidrometeorologi basah, banjir banjir bandang tanah longsor, sekaligus juga hidrometeorologi kering, kebakaran hutan dan kekeringan," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing daring diikuti di Jakarta, Senin.

Menurut data yang diperoleh, potensi bencana tersebut sudah mulai terlihat sejak tanggal 18–24 Juli lalu. Bahkan dari sana, frekuensi banjir terpantau lebih besar dibanding bencana lainnya seperti kebakaran hutan. Saat ini tren itu bergeser dengan bencana kebakaran hutan dan kekeringan yang lebih sering.

Untuk itu, masyarakat diminta waspada akan munculnya kedua jenis bencana tersebut. Pihak BNPB juga akan mengirimkan pesan-pesan kesiapsiagaan dan peringatan dini secara berkala, termasuk menjalankan mitigasi yang harus dilakukan kepada pemerintah daerah.

Ditekankan Abdul, di masa pergeseran bencana ini pula masyarakat harus memperhatikan kesiapsiagaan akan dampak dari cuaca, baik yang tinggal di kawasan perairan (das), laut, hingga daerah tebing dan pegunungan.