Alumni UI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19, Ini Alasannya

Merdeka.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Desakan itu disampaikan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

Dikutip dari Antara (6/11/2020), Ketua Policy Center ILUNI UI, Mohammad Jibriel Avessina, menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung belum berjalan efektif.

Sektor Kesehatan Dinilai jadi Pilihan Kedua

©2020 Merdeka.com/shutterstock

Pada diskusi daring "Forum Diskusi Salemba: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19", Jumat (6/11) itu, Jibriel memberikan alasan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi disebut pihaknya belum efektif lantaran kasus penyebaran Covid-19 masih terus terjadi.

"Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua, karena Pemerintah seolah-olah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri,” katanya dalam keterangan tertulis untuk awak media.

Dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp696,2 triliun, lanjut Jibriel, Pemerintah hanya menyisihkan Rp87,55 triliun untuk biaya kesehatan.

Rekomendasi Penanganan Covid-19

Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Selanjutnya, ILUNI UI menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada Pemerintah, yang disebut dengan konsep solidaritas terpimpin. Konsep itu dinilai bisa dijadikan model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi.

Pada aspek kesehatan, ILUNI UI mengusulkan, uji cepat deteksi Covid-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk.

Selanjutnya, pada aspek ekonomi, ILUNI UI mengusulkan, perlunya melakukan optimalisasi anggaran penanganan Covid-19 dengan membagi menjadi dua, yakni anggaran program dan anggaran operasional program, realokasi anggaran, serta anggaran untuk menjaga produktivitas UMKM.

Pakar Kebijakan Publik, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, Pemerintah perlu menentukan prioritas dan asesmen antara pilihan ekonomi atau kesehatan. Dari dua opsi tersebut, data membuktikan penerapan "social distancing" secara ketat bisa menekan penularan, namun kebijakan tersebut pasti berdampak pada bidang ekonomi.

Perlunya Penguatan Puskesmas

©2020 Merdeka.com/safetysign.co.id

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Dr dr Akmal Taher, SpU, menyatakan pentingnya monitoring ketat tracing, testing, dan treatment (3T) dalam penanganan Covid-19.

Menurut dr Akmal, Pemerintah juga harus menguatkan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, saat ini terjadi kekurangan alat pelindung diri (APD) di 647 Puskesmas.

Kondisi tersebut menyulitkan optimalisasi kinerja penanganan pandemi di masyarakat.

"Kita harus melakukan transformasi layanan primer," ungkapnya.