Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alumni UI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19, Ini Alasannya

Alumni UI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19, Ini Alasannya Ilustrasi Covid-19. Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Desakan itu disampaikan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

Dikutip dari Antara (6/11/2020), Ketua Policy Center ILUNI UI, Mohammad Jibriel Avessina, menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung belum berjalan efektif.

Sektor Kesehatan Dinilai jadi Pilihan Kedua

ilustrasi corona

©2020 Merdeka.com/shutterstock

Pada diskusi daring "Forum Diskusi Salemba: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19", Jumat (6/11) itu, Jibriel memberikan alasan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi disebut pihaknya belum efektif lantaran kasus penyebaran Covid-19 masih terus terjadi.

"Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua, karena Pemerintah seolah-olah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri,” katanya dalam keterangan tertulis untuk awak media.

Dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp696,2 triliun, lanjut Jibriel, Pemerintah hanya menyisihkan Rp87,55 triliun untuk biaya kesehatan.

Rekomendasi Penanganan Covid-19

ilustrasi covid 19

Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Selanjutnya, ILUNI UI menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada Pemerintah, yang disebut dengan konsep solidaritas terpimpin. Konsep itu dinilai bisa dijadikan model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi.

Pada aspek kesehatan, ILUNI UI mengusulkan, uji cepat deteksi Covid-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk.

Selanjutnya, pada aspek ekonomi, ILUNI UI mengusulkan, perlunya melakukan optimalisasi anggaran penanganan Covid-19 dengan membagi menjadi dua, yakni anggaran program dan anggaran operasional program, realokasi anggaran, serta anggaran untuk menjaga produktivitas UMKM.

Pakar Kebijakan Publik, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, Pemerintah perlu menentukan prioritas dan asesmen antara pilihan ekonomi atau kesehatan. Dari dua opsi tersebut, data membuktikan penerapan "social distancing" secara ketat bisa menekan penularan, namun kebijakan tersebut pasti berdampak pada bidang ekonomi.

Perlunya Penguatan Puskesmas

ilustrasi alat pelindung diri

©2020 Merdeka.com/safetysign.co.id

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Dr dr Akmal Taher, SpU, menyatakan pentingnya monitoring ketat tracing, testing, dan treatment (3T) dalam penanganan Covid-19.

Menurut dr Akmal, Pemerintah juga harus menguatkan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, saat ini terjadi kekurangan alat pelindung diri (APD) di 647 Puskesmas.

Kondisi tersebut menyulitkan optimalisasi kinerja penanganan pandemi di masyarakat.

"Kita harus melakukan transformasi layanan primer," ungkapnya.

(mdk/rka)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu

Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu

Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah

Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah

Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Usai Baliho Lulusan Paling Memalukan, Presiden Jokowi Absen Dies Natalies ke-74 UGM

Usai Baliho Lulusan Paling Memalukan, Presiden Jokowi Absen Dies Natalies ke-74 UGM

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyerahkan sertifikat ini kepada seorang mahasiswa lain yang memakai topeng wajah Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah

Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah

Sampai ini total ada 80 orang Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair yang menandatagani manifesto itu.

Baca Selengkapnya
Bela Jokowi, TKN Sebut Baliho Memalukan Cocok Buat Alumni UGM yang Gagal Penuhi Janji di Pilgub

Bela Jokowi, TKN Sebut Baliho Memalukan Cocok Buat Alumni UGM yang Gagal Penuhi Janji di Pilgub

Presiden Jokowi menanggapi santai soal kritik BEM UGM. Jokowi pun enggan berbicara banyak.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis

Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis

Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.

Baca Selengkapnya
Susul UGM dan UII, Unand Juga Kritik Penyimpangan di Era Pemerintahan Jokowi

Susul UGM dan UII, Unand Juga Kritik Penyimpangan di Era Pemerintahan Jokowi

Civitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Jokowi dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.

Baca Selengkapnya
Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Selengkapnya