Sejumlah anggota DPR terlihat dalam layar saat mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/3/2020).
Corona di Indonesia
Sejumlah anggota DPR terlihat dalam layar saat mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/3/2020).
Di tengah wabah virus corona/Covid-19, DPR menggelar rapat paripurna yang dihadiri 45 orang secara langsung dan 297 anggota secara virtual.
Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, dan Rachmat Rachmat Gobel selaku pimpinan rapat saat membuka jalannya rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020.
Rapat tersebut membahas berbagai agenda salah satunya DPR mendukung secara penuh upaya pemerintah dalam menangani wabah virus corona.
Dia menyebut pihaknya akan mengawasi dan mengevaluasi setiap kinerja yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus corona.
Anggota DPR yang hadir memakai masker saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020 di Jakarta, Senin (30/3/2020).
Anggota DPR yang hadir memakai masker saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020 di Jakarta, Senin (30/3/2020).
Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, dan Rachmat Rachmat Gobel usai menjalani rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020 di Jakarta, Senin (30/3/2020).
Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.
Baca SelengkapnyaKebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
Baca Selengkapnya
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.
Baca Selengkapnya
DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Selengkapnya
Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Baca Selengkapnya
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Baca SelengkapnyaDPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.
Baca SelengkapnyaKetua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaNasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.
Baca Selengkapnya