Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI melakukan longmarch saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9). Aksi para guru tersebut menuntut guru honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
DPR
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI melakukan longmarch saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9). Aksi para guru tersebut menuntut guru honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI membentangkan spanduk saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Guru honorer mengibarkan bendera saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Guru honorer berseragam siswa SD saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI saat menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.
Baca Selengkapnya
Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.
Baca SelengkapnyaBima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.
Baca SelengkapnyaKebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
Baca Selengkapnya
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.
Baca Selengkapnya
DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Selengkapnya
Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Baca Selengkapnya
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Baca SelengkapnyaDPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.
Baca Selengkapnya