Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

DPR

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menag memberi klarifikasi soal pernyataan radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui anak muda yang menguasai bahasa Arab dan good looking.

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menag Klarifikasi Soal Pernyataan Radikalisme

Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Revisi UU Polri Masuk Tahap Pembahasan, Pemerintah Serahkan 112 DIM ke DPR
Revisi UU Polri Masuk Tahap Pembahasan, Pemerintah Serahkan 112 DIM ke DPR

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Baca Selengkapnya
DPR: BGN Fokus MBG Saja, Bukan Pengadaan Motor hingga iPad
DPR: BGN Fokus MBG Saja, Bukan Pengadaan Motor hingga iPad

Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan Revisi UU P2SK Jadi Undang-Undang, Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Sektor Keuangan
DPR Sahkan Revisi UU P2SK Jadi Undang-Undang, Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Sektor Keuangan

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Selengkapnya
Soal Pencopotan Kepala BGN, Dasco: Sesuai Aspirasi Masyarakat
Soal Pencopotan Kepala BGN, Dasco: Sesuai Aspirasi Masyarakat

DPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.

Baca Selengkapnya
Kemen PPPA Dorong Peran Keluarga Cegah Radikalisme pada Generasi Muda
Kemen PPPA Dorong Peran Keluarga Cegah Radikalisme pada Generasi Muda

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah radikalisme pada generasi muda. Simak upaya pemerintah dan masyarakat dalam membentengi anak-anak dari ideologi kekerasan.

Baca Selengkapnya
KemenPPPA Tekankan Peran Keluarga Krusial dalam Cegah Radikalisme Generasi Muda
KemenPPPA Tekankan Peran Keluarga Krusial dalam Cegah Radikalisme Generasi Muda

KemenPPPA menyoroti peran sentral keluarga dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, menekankan pengasuhan ramah anak serta kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan komprehensif.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Dugaan Skandal Pemalsuan Riset WNI Diusut Tuntas
DPR Minta Dugaan Skandal Pemalsuan Riset WNI Diusut Tuntas

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
TNI Turun Tangan Bantu Berantas Begal di Jakarta, Ini Respons DPR
TNI Turun Tangan Bantu Berantas Begal di Jakarta, Ini Respons DPR

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Baca Selengkapnya
DPR Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR
DPR Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Baca Selengkapnya
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Blackout Sumatra, DPR Desak PLN Beri Kompensasi ke Konsumen
Blackout Sumatra, DPR Desak PLN Beri Kompensasi ke Konsumen

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Baca Selengkapnya
Respons PKB Soal MK Wajibkan 30 Persen Caleg Perempuan
Respons PKB Soal MK Wajibkan 30 Persen Caleg Perempuan

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

Baca Selengkapnya