Komisi III DPR
Menkumham Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Dalam rapat tersebut, Menteri Yasonna mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk pagu indikatif tahun anggaran 2024.
Menurut Yasonna, penambahan anggaran diperlukan untuk pemenuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah serta peningkatan pembentukan dan penyusunan perundang-undangan.
Lalu, pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang HAM di wilayah.
Politisi PDIP juga menjelaskan, anggaran tersebut juga diperlukan untuk penambahan jumlah taruna politeknik yang akan mempengaruhi kebutuhan seragam, konsumsi makan, honorarium narasumber dan dosen tidak tetap, serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat.
Selanjutnya, pembangunan lanjutan gedung prasarana berupa gedung Badiklat dan pembangunan lanjutan prasarana gedung Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan di Tangerang serta pemenuhan sarana kerja pegawai.
"Enam, pemenuhan sarana kerja pegawai," kata Yasonna.
Peningkatan mutu bangunan dan penataan ruang kerja guna mendukung peningkatan pelayanan publik. Terakhir, pemenuhan kebutuhan operasional kantor pada satuan kerja baru pada UPT Imigrasi.
Sebuah video memperlihatkan Erick Thohir yang sedang dipuji oleh bule saat berada di Bali.
Reaksi prajurit TNI yang berusaha tegar melihat sang ayah meninggal dunia di rumah duka.
Sambutan istimewa pemerintah UEA saat sambut kedatangan Prabowo-Gibran.
Manjakan mata dengan keindahan rumah super mewah milik Manoj Punjabi. Rumah ini tak hanya memiliki desain yang menawan
Setelah proses perceraian mereka selesai, Irish Bella tidak langsung menghentikan semua komunikasinya dengan Ammar Zoni.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Ongku P. Hasibuan menegur kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama Pemilu.
Badan Legislasi DPR menggelar rapat membahas perubahan UU no 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.
Namun, jumlah kementerian harus diperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas
Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Stabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyinggung rencana revisi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Follow