Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Rapat tersebut membahas Program Kerja BPIP 2020.
BPIP
Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Rapat tersebut membahas Program Kerja BPIP 2020.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Rapat tersebut membahas Program Kerja BPIP 2020.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Rapat tersebut membahas Program Kerja BPIP 2020.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Rapat tersebut membahas Program Kerja BPIP 2020.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). Rapat tersebut membahas Program Kerja BPIP 2020.
Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.
Baca SelengkapnyaMisbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.
Baca SelengkapnyaAbidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.
Baca SelengkapnyaPengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).
Baca Selengkapnya"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.
Baca Selengkapnya
Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.
Baca SelengkapnyaIa menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.
Baca Selengkapnya
Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya