Yingluck bisa dihadapkan pada dakwaan pembunuhan

Merdeka.com - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra bisa menghadapi dakwaan pembunuhan setelah keluarga dari dua demonstran antipemerintah yang meninggal usai bentrokan dengan polisi dua pekan lalu mengajukan tuntutan di sebuah pengadilan pidana. Ini seperti dikatakan seorang pengacara pada hari ini.

Enam orang, termasuk dua polisi, meninggal setelah insiden kekerasan pada 18 Februari lalu, yang memperlihatkan rentetan tembakan dan setidaknya satu granat dilemparkan kepada polisi di jantung Ibu Kota Bangkok, di saat polisi mencoba membubarkan sebuah lokasi unjuk rasa di dekat Gedung Pemerintah, seperti dilansir situs asiaone.com, Selasa (4/3).

Pengacara Chaiwat Sittisuksakul mengatakan di bawah hukum Thailand, pengadilan sekarang harus memutuskan apakah pengaduan itu cukup kuat untuk menjamin pengadilan.

Insiden pertumpahan darah terjadi siang hari itu berlangsung hanya beberapa meter dari zona wisatawan dan menjadi episode paling mematikan dari protes sudah berlangsung empat bulan yang bertujuan untuk menggulingkan Yingluck dan pemerintahannya. 

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan pihak berwenang hanya menggunakan tameng, tongkat dan peluru karet selama tindakan itu.

Chaiwat mengatakan tuntutan terkait pembunuhan itu juga diajukan terhadap lima orang lainnya, termasuk Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yubamrung, yang ditunjuk Yingluck untuk mengawasi tanggap darurat dari aksi unjuk rasa yang berkelanjutan, kepala kepolisian negara, dan beberapa petugas penegak hukum senior lainnya.

"Pengadilan telah mengatur sebuah pemeriksaan pendahuluan di mana kami akan menghadirkan bukti untuk membuktikan ada alasan bagi terdakwa diadili," ujar dia. 

Baik polisi maupun pemrotes telah membantah menggunakan peluru tajam, meskipun kelompok hak asasi menuduh kedua sisi menggunakan peluru tajam dalam bentrokan tersebut. 

"Pemerintah meminta maaf atas kerugian yang terjadi. Kekerasan tidak datang dari sisi pemerintah dan kami siap untuk membuktikannya," kata juru bicara wakil pemerintah, Sunisa Lertpakawat. "Kami sangat yakin bahwa kami mengikuti semua peraturan dan undang-undang."

Sebanyak 23 orang, termasuk empat anak, telah meninggal dalam kekerasan politik sejak gerakan jalanan di mulai pada akhir Oktober tahun lalu dan memicu kekhawatiran konflik sipil yang lebih luas.

Negara kerajaan itu telah terpisah sejak kudeta militer untuk menggulingkan kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, sebagai perdana menteri pada 2006. (mdk/fas)