Xi Jinping: China akan Junjung Perdamaian Dunia & Aturan Internasional

Merdeka.com - Presiden China, Xi Jinping, pada Senin berjanji China akan selalu menjunjung perdamaian dunia dan peraturan internasional, di tengah kekhawatiran yang disampaikan PBB dan negara lainnya menyusul meningkatnya ketegangan China dengan Taiwan.

Pernyataan Xi disampaikan setelah Taiwan menyampaikan bulan ini, ketegangan militer dengan China berada pada titik terburuk dalam 40 tahun terakhir, di tengah meningkatnya kekhawatiran China akan mengerahkan pasukan militernya terhadap pulau yang diklaim menjadi bagiannya itu.

Dalam pidato perayaan 50 tahun kembalinya China ke PBB, Xi mengatakan pihaknya akan selalu menjadi “pencipta perdamaian dunia” dan “penjaga ketertiban internasional”, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah China, Xinhua.

“China dengan tegas menentang segala bentuk hegemoni dan politik kekuasaan, unilateralisme dan proteksionisme,” ujar Xi, dikutip dari Reuters, Selasa (16/10).

Xi juga menyerukan kerjasama global dalam berbagai isu seperti konflik regional, perubahan iklim, kelestarian alam, dan keamanan siber.

Xi mendesak semua negara mempromosikan nilai-nilai perdamaian, pembangunan, keadilan, demokrasi, kebebasan, menggunakan kaliman “nilai-nilai umum seluruh umat manusia” yang dia sampaikan dan pertama kali sebutkan dalam pidatonya pada Juli lalu saat perayaan 100 tahun Partai Komunis China yang berkuasa.

Xi juga mengatakan semua negara harus terikat dengan peraturan internasional, tidak hanya ketika peraturan itu sesuai dengan mereka.

Pada 1971, PBB memilih untuk mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya wakil China, mengeluarkan Taiwan, yang telah memegang tempat di PBB atas nama Republik China, nama resminya.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengulang kembali seruannya kepada PBB agar mengizinkan pihaknya ikut berpartisipasi, karena pihaknya tidak pernah menjadi bagian Republik Rakyat China dan pemerintahan China tidak punya hak mewakili rakyat Taiwan.

Kementerian ini juga menyerukan PBB jangan jatuh lagi ke dalam tekanan politik pemerintah China dan mengecualikan Taiwan.