Usai disiksa tentara, eks Menkeu Zimbabwe langsung diadili

Merdeka.com - Mantan Menteri Keuangan Zimbabwe, Ignatius Chombo, kabarnya mulai diadili hari ini. Sekutu eks Presiden Robert Mugabe dijerat perkara korupsi.

Kabar itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Chombo, Lovemore Madhuku. Padahal, kabarnya kemarin dia baru dilepas oleh tentara usai diinterogasi selama lebih dari dua pekan, lantas diserahkan kepada polisi. Konon dia babak belur karena disiksa selama interogasi oleh para serdadu, dilansir dari laman Reuters, Sabtu (25/11).

Menurut Madhuku, kliennya dilarikan ke rumah sakit karena babak belur. Selama sepekan, lanjut dia, Chombo diperiksa dengan mata tertutup. Memar dan luka bekas penyiksaan terlihat di tangan, kaki, dan punggung.

"Itu perlakuan yang sangat brutal dan kejam terhadap kelompok oposisi," ujar Madhuku.

Menurut Madhuku, militer menuding kliennya korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan ketika menjabat pejabat daerah lebih dari satu dasawarsa lalu.

Mantan presiden dan pejuang kemerdekaan Robert Mugabe mengundurkan diri setelah ditekan oleh militer dan kelompok oposisi selama hampir dua pekan. Namun, sepertinya dia tidak bakal bisa diseret ke meja hijau atas sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dilakukannya.

Menurut sumber di Zimbabwe, sebelum mundur dari posisinya, Mugabe membikin kesepakatan rahasia dengan kelompok oposisi. Dia bersedia meletakkan jabatannya asalkan dia diberi kekebalan hukum, dan pemerintah menjamin keamanan diri dan keluarganya.

Hal itu diakui oleh pengganti Mugabe, Emmerson Mnangagwa. Dia mengatakan Mugabe dan keluarganya aman dan tetap dianggap sebagai pahlawan.

Mahkamah Agung Zimbabwe juga merestui tindakan angkatan darat negara itu yang turut campur buat memaksa terjadinya suksesi pada 14 November lalu. Hakim Pengadilan Tinggi George Chiwese juga menyatakan aksi militer itu tidak dianggap kudeta.

Meski demikian, tidak semua pihak sepakat dengan keputusan itu. Menteri Pendidikan Tinggi Zimbabwe yang juga sekutu Mugabe, Jonathan Moyo, menyatakan penduduk negara itu harus banyak berdoa jika campur tangan militer dalam pergantian kepemimpinan dianggap bukan kudeta. (mdk/ary)