Merdeka.com - Pemerintah Turki menetapkan status darurat sipil selama tiga bulan ke depan, untuk menyisir elemen-elemen terlibat kudeta militer. Kebijakan yang diumumkan Presiden Reccep Tayyip Erdogan tadi malam itu diklaim tidak akan mengganggu aktivitas warga.

"Bisnis tidak akan terganggu, demikian juga kehidupan rakyat banyak. Kami tetap menjamin aktivitas perekonomian berlangsung seperti biasa," kata Mehmet Simsek, Wakil Perdana Menteri Turki seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (21/7).

Semsek sekaligus membantah tudingan negara-negara sekutu Turki bahwa sedang terjadi pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang terlibat kudeta. Muncul laporan puluhan prajurit kelas rendah ditembak mati tanpa peradilan di pelbagai kota, selepas upaya kudeta militer gagal pekan lalu. "Kami justru sedang memperkuat demokrasi di Turki," kata Semsek.

Saat membacakan pidato pengumuman status darurat di Istana Kepresidenan Ibu Kota Ankara, Erdogan mengatakan jejaring aktor kudeta terlanjur menyebar di banyak tempat. Upaya pelacakan oleh aparat butuh waktu lebih panjang. "Karenanya penetapan status darurat ini dibutuhkan untuk menyingkirkan semua elemen organisasi teror yang terlibat kudeta," ujarnya.

Konferensi Pers Presiden Recep Tayyip Erdogan (c) www.ibtimes.com

Erdogan menjamin penetapan masa darurat di Turki sesuai dengan konstitusi. Penangkapan pelaku kudeta akan dilakukan proporsional, sembari menghormati hak asasi manusia.

Sesuai Pasal 120 Undang-Undang Dasar Turki, pemerintah berhak menetapkan masa darurat apabila terjadi kekacauan serta kekerasan skala nasional. Dalam situasi tersebut aparat hukum bersama tentara, dibolehkan membatasi ruang gerak warga, menetapkan jam malam, hingga menangkap seseorang tanpa surat perintah.

Status darurat ini pernah ditetapkan pada 1987 untuk kawasan yang dihuni Etnis Kurdi. Kebijakan represif itu baru berakhir pada 2002, memicu benih pemberontakan kalangan radikal Kurdi yang ingin merdeka dari Turki.

Sedangkan dalam lima hari terakhir, aparat Turki bergerak cepat menangkap ribuan orang yang diduga terlibat kudeta. Dilaporkan 257 pejabat di kantor perdana menteri dan 492 ulama di direktorat urusan agama telah 'dibersihkan'. Sebanyak 8,800 polisi dipecat dan 6 ribu tentara ditahan, belum termasuk 2.700 hakim dan jaksa, puluhan gubernur dan 100 petugas umum lainnya yang ditahan atas tuduhan makar. Ada pula 20 situs media yang kerap kritis terhadap pemerintah sekarang diblokir.