Trump janjikan pencabutan sanksi jika Rusia mau kurangi nuklir

Merdeka.com - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus memantau persenjataan nuklir yang dimiliki Rusia. Jika resmi duduk di kursi kepresidenan pada 20 Januari mendatang, dia berjanji akan meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengurangi senjata nuklir mereka.

Dalam interviewnya dengan The Times of London, Senin (16/1), Trump mengaku ingin melucuti senjata nuklir baik di negaranya maupun Rusia. Agar bisa berjalan secara bersamaan, dia pun memberikan penawaran, setidaknya Putin mau mendengarkan dan menerimanya.

"Mereka telah memberikan sanksi pada Rusia, jadi jika kami bisa mencapai kesepakatan bagus dengan Rusia. Satu hal, saya pikir senjata nuklir harus dihancurkan dan dikurangi secara menyeluruh, itu bagiannya," ujar Trump.

Pernyataan itu sangat jauh berbeda dengan cuitan yang diunggahnya pada 22 Desember lalu, di mana AS harus diperkuat dan mengembangkan kemampuan nuklir hingga dunia paham apa itu nuklir. Di saat bersamaan, Putin juga menyerukan perkuatan pasukan nuklir strategis.

Tak hanya bicara soal nuklir, Trump juga mengomentari soal Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO). Dia menganggap NATO sudah usang, karena didirikan untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet semasa perang dingin.

"NATO belum mengurus teror," kata pengusaha asal New York ini.

Keterlibatan Rusia di tengah perang Suriah juga tak lepas dari omongan pedasnya. Dia menyebutnya sebagai 'perbuatan buruk', serta menjadikan negara itu ke dalam 'situasi kemanusiaan mengerikan'.

Di Moskow, sejumlah anggota parlemen memberikan reaksi beragam menanggapi pernyataan Trump soal imbal balik berupa penghapusan sanksi. Apalagi, sanksi itu dijatuhkan sejak pemerintahan Presiden Barack Obama atas intervensi Rusia terhadap krisis Ukraina.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Federal Rusia, Konstantin Kosachev, seperti yang dikutip dari kantor berita RIA Novosti, mengatakan, pembatalan sanksi bukan tujuan utama dalam pemerintahan Trump, tapi tidak pantas untuk menjadikannya sebagai konsesi keamanan.

Lain halnya dengan Oleg Morozov, anggota dari komite yang sama, mengaku siap mendiskusikan pemotongan senjata nuklir.