Tokyo dipimpin gubernur perempuan untuk pertama kalinya

Merdeka.com - Warga Ibu kota Tokyo, Jepang, akhir pekan lalu memilih Yuriko Koike dalam pemilihan gubernur. Koike (64) menjadi pemimpin perempuan pertama sepanjang sejarah yang memimpin Prefektur Ibu Kota.

Koike adalah kandidat independen yang maju dalam pemilu mengusung visi membenahi Tokyo agar siap menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Politikus perempuan ini berhasil meraup dukungan 2,9 juta pemilih, jauh meninggalkan pesaingnya Hiroya Masuda dari Partai Demokratik Jepang yang cuma memperoleh 1,8 juta dukungan.

BBC melaporkan, Senin (1/8), Koike berjanji akan bekerja cepat membenahi persoalan infrastruktur Tokyo. "Saya akan memimpin politik di Tokyo dengan cara baru, cara yang belum pernah disaksikan warga sebelumnya," ujarnya di hadapan ratusan pendukung kemarin malam.

Koike sebetulnya anggota Partai Liberal Demokratik (LDP), namun Perdana Menteri Shinzo Abe tidak merestuinya maju dalam pemilihan gubernur. Alhasil, Koike memutuskan maju lewat jalur independen.

Pencalonan Koike diserang habis-habisan oleh lawan-lawan politik, bahkan termasuk dari rekan-rekan satu partainya sendiri. Mayoritas serangan mempersoalkan Koike sebagai perempuan. "Kita tidak bisa membiarkan Tokyo dipimpin seorang perempuan yang terlalu sering berdandan daripada berpolitik," kata Shintaro Ishihara, mantan gubernur Tokyo sekaligus ketua dewan pembina LDP.

Yuriko Koike (c) 2016 Merdeka.com/Reuters

Dengan demikian, surat kabar Mainichi Shimbun menyatakan pemilihan gubernur tahun ini merupakan salah satu perhelatan politik paling dipenuhi kampanye negatif dalam sejarah Negeri Matahari Terbit. Padahal Koike bukan politikus kemarin sore. Dia pernah menjadi Menteri Urusan Lingkungan pada 2003, serta menjadi Menteri Pertahanan pada 2007.

Diserang kanan-kiri, Koike berhasil meraup dukungan dari kelas menengah terdidik perkotaan. Mantan pembawa acara televisi ini mengedepankan citra bersih dari korupsi serta efisien memimpin birokrasi. Citra itu meraih simpati publik, mengingat gubernur sebelumnya, Yoichi Masuzoe, mundur akibat skandal penggelapan anggaran prefektur untuk urusan pribadi.

Mundurnya Masuzoe menambah deretan masalah yang menimpa Tokyo selama lima tahun terakhir. Di tengah tuntutan perbaikan infrastruktur dan transportasi menjelang Olimpiade, Tokyo justru terkena masalah demi masalah.