Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim sukses Jokowi jadi dubes, DPR sebut bisa ditolak negara tujuan

Tim sukses Jokowi jadi dubes, DPR sebut bisa ditolak negara tujuan Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Dari 33 nama calon duta besar yang akan ditempatkan di berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik, 11 di antaranya merupakan tim sukses Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, mengatakan hal itu memang merupakan hak prerogatif presiden.

Ditemui Selasa (8/9), di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Tantowi mengatakan hal tersebut memang wajar. Namun, semua calon duta besar nantinya akan dites melalui uji kelayakan duta besar.

"Kita tidak bisa menolak, itu hak prerogatif Presiden. Tapi ada mekanisme di Komisi I, yaitu dengan fit and proper test. Dari sana kita bisa menilai secara obyektif," kata anggota DPR dari fraksi Golkar ini.

Dia mengatakan hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Namun, walaupun sudah melewati tahap uji kelayakan dan kesiapan itu, semua masih termasuk dalam hak presiden untuk mengangkat calon dubes pilihannya atau tidak.

"Fit and proper test kita beda dengan pemilihan Kapolri. Kita hanya memberi mereka (bakal calon dubes) sertifikat layak atau tidak layak. Namun, walaupun tidak layak, bila presiden menginginkan mereka tetap menduduki posisi itu, ya boleh saja," jelasnya.

Walaupun begitu, jelas Tantowi, negara penerima duta besar tersebut boleh menolak bila duta besar yang dikirimkan tidak memiliki sertifikat kelayakan dan kesiapan.

"Negara penerima boleh menolak jika duta besar yang dikirimkan tidak memiliki sertifikat layak dan siap," lanjut dia.

Oleh karena itu, Tantowi menyarankan duta besar yang nantinya akan dikirim dapat melewati tahap uji kelayakan dan kesiapan dengan baik.

Dari 33 nama yang diusulkan presiden sebagai dubes, delapan di antaranya berasal dari partai politik. Mereka adalah Safira Machrusah (PKB), Husnan Bey Fananie (PPP), Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi (Partai Golkar), Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso (Hanura), Diennaryati Tjokrosuprihatono (Nasdem), Alexander Litaay (PDIP),Helmy Fauzi (PDIP), sertaAmelia Achmad Yani (Bekas Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional).

(mdk/ard)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).

Baca Selengkapnya
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik

"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI

Baca Selengkapnya