Tiga opsi Pemerintah Indonesia hadapi pengungsi Rohingya
Merdeka.com - Keputusan Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani para imigran Rohingya dan Bangladesh mendapat banyak pujian dari baik dari dalam maupun luar negeri. Keputusan untuk menampung sementara para imigran tersebut dianggap sebagai keputusan yang tepat.
Operasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia kepada mereka juga mendapat sambutan hangat dari berbagai negara di dunia. Pemberian makanan, minuman dan pemeriksaan kesehatan itu yang diperlukan sementara oleh para imigran.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, para imigran ini sejatinya memiliki tiga opsi.
"Pertama, mereka dapat diintegrasikan dengan penduduk setempat. Artinya mereka dapat menjadi warga Indonesia bila Pemerintah Indonesia menerima," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima merdeka.com, MInggu (24/5).
Namun, opsi pertama tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan berat bagi Indonesia, sebab bisa saja terjadi perpindahan besar-besaran masyarakat Rohingya yang masih di Myanmar untuk datang ke Indonesia. Dengan demikian Indonesia akan berubah statusnya dari negara transit, menjadi negara tujuan pengungsi.
Namun, Indonesia tidak ada kewajiban untuk menerima para masyarakat Rohingya tersebut lantaran bukan peserta dari Konvensi tentang Pengungsi 1951. Pemerintah Indonesia harus memikirkan warganya yang juga masih banyak digaris bawah kemiskinan, jangan sampai ada kecemburuan sosial.
"Kedua, masyarakat Rohingya dipulangkan ke negara asalnya, Myanmar. Saat ini, Pemerintah Myanmar sendiri telah bersedia menerima mereka kembali," lanjut Hikmahanto.
Namun, dari analisanya, sepertinya hal tersebut sulit dilakukan lantaran ketakutan warga Rohingya pada Myanmar. Para warga takut dikejar-kejar lagi oleh tentara Myanmar. Dibenak mereka pasti masih teringat benar bagaimana kekejaman tentara membunuh keluarga mereka.
"Opsi ketiga, masyarakat Rohingya dimukimkan di negara-negara peserta Konvensi Pengungsi atau negara-negara non-peserta yang mau menerima," paparnya.
Bisa saja Pemerintah Indonesia menekan Australia, negara terdekat yang wilayahnya luas untuk menampung mereka, mengingat Negeri Kanguru itu merupakan salah satu negara peserta Konvensi Pengungsi. Beberapa negara, seperti Gambia dan Turki telah bersedia menampung para muslim Rohingya sebagai warga mereka.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bawa Polemik Pengungsi Rohingya saat Bertemu Pimpinan Negara ASEAN di Jepang
Jokowi menilai polemik Rohingya jadi persoalan dunia bukan negara yang disinggahi saja
Baca SelengkapnyaKoordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya
Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tegaskan Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina: Kita Siap Kirim Pasukan Perdamaian dan Kapal RS
Menurut Prabowo, Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dan kapal rumah sakit untuk Palestina.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ratusan Pengungsi Rohingya Kini Masuk ke Aceh Timur & Dikabarkan Naik Kapal Nelayan
Hingga saat ini ratusan pengungsi Rohingya masih berada di pesisir Kuala Parek.
Baca Selengkapnya'Ngemper' di Jalanan Pekanbaru, 13 Warga Rohingya Dibawa Polisi
13 warga Rohingya tersebut untuk dibawa ke tempat yang semestinya.
Baca SelengkapnyaPolisi di Aceh Sita Ponsel Pengungsi Rohingya, Telusuri Jejak Sindikat Penyelundupan
Sebanyak sebelas pengungsi Rohingya diperiksa penyidik Polresta Banda Aceh.
Baca Selengkapnya170 Pengungsi Rohingya Berlabuh di Langkat, Ada yang Sakit dan Kelaparan
170 pengungsi Rohingya berlabuh di Langkat, ada yang sakit dan kelaparan
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya Banyak Anak-Anak, Ulama Desak Pemda Aceh Beri Tempat Layak
MPU Aceh menyebut isu berkaitan etnis Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya