Tidak Ada Kehidupan Tanpa Internet, Begitu pun di Kashmir

Merdeka.com - Sejak pemerintah India memutus akses internet dan komunikasi ke Kashmir, wilayah itu lumpuh. Kegiatan warga tidak dapat berjalan normal, termasuk pelayanan sektor kesehatan.

Masroor Nazir, seorang apoteker di Ibu Kota Srinagar, Kashmir, mengatakan, persediaan obat mulai menipis. Nazir mengimbau warga Kashmir menjaga kesehatan baik-baik. Sebab, sisa obat yang ada mungkin tidak cukup memadai.

"Kami menggunakan internet untuk semuanya," kata Nazir, seperti dikutip dari laman The New York Times, Jumat (15/8)

Apoteker yang bekerja dekat menara jam ternama di Kashmir itu terbiasa memesan obat secara online. Dia menjadi salah satu pemasok obat-obatan bagi apotek lain di Kashmir.

"Kami tidak bisa melakukan apa-apa," ungkapnya pasrah.

Blokade informasi adalah bagian dari keputusan sepihak India untuk menghapus status otonomi di Jammu dan Kashmir, pekan lalu. Pasca blokade, warga Kashmir tidak lagi dapat melakukan transaksi, komunikasi, hingga mengakses internet.

The New York Times mengabarkan, hanya ada beberapa lokasi milik pemerintah yang memiliki sambungan telepon. Namun, akses tersebut tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan tetap bersifat terbatas.

Di saat Perdana Menteri India, Narendra Modi tengah mempromosikan akses internet cepat untuk modernisasi India dan menekan kemiskinan, pemerintahnya justru melakukan pemblokiran internet di Kashmir.

Pemerintah India berdalih, pemutusan akses internet dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang akan memperburuk keadaan di Kashmir. Meski demikian, sejumlah rumor seputar konflik Kashmir tetap berkembang dari mulut ke mulut.

Bukan pemblokiran pertama bagi Kashmir

Dikabarkan, pemblokiran akses internet bukan pertama kalinya dilakukan India. Tahun lalu, India memblokir internet sebanyak 134 kali. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Pakistan yang menutup akses internet sebanyak 12 kali.

"Mematikan internet pertama kali dilakukan saat polisi berpikir akan terjadi gangguan," kata Mishi Choudhary, pendiri sebuah kelompok advokasi hukum di New Delhi.

Analisis itu diungkapkan Mishi setelah melacak kenaikan tajam data situs yang mati di India, sejak 2012.

Tidak ada yang tahu kapan pemblokiran akses itu akan berakhir. Di tahun 2016, internet di Kashmir diblokir selama lebih dari empat bulan. Ini membawa malapetaka bagi para pelajar, pebisnis, bahkan pekerja seni yang mengandalkan platform YouTube, Instagram dan layanan digital lainnya.

Ketika ribuan warga Kashmir menuntut hak mereka mendapat akses komunikasi, Jumat (9/8), petugas justru membalas dengan tembakan peluru karet dan gas air mata. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan tersebut, tapi tujuh orang dikabarkan mengalami luka.

Pada persidangan hari Selasa (13/8) kemarin, Mahkamah Agung India menolak mencabut pembatasan akses internet dengan alasan menjaga ketertiban. Hingga perayaan hari kemerdekaan India pada Kamis (15/8) kemarin, penjagaan ketat tetap dilakukan di sejumlah wilayah Kashmir.

"Saya tidak tahu kapan harus tidur, kapan harus bangun, apa yang harus saya lakukan untuk hidup?" ungkap Umar Qayoom, warga Kota Srinagar.

Pencabutan akses internet dan komunikasi mengubah ponselnya menjadi logam tak berharga. Padahal, ponsel menjadi sumber hiburan utama bagi Umar.

"Tidak ada kehidupan tanpa Internet, Begitu pun di Kashmir," tegas Umar.

Tanpa internet, ekonomi warga terhenti

Putusnya akses internet membuat aktivitas warga turut terhenti. Dikabarkan, persediaan penting seperti insulin hingga makanan bayi sudah habis. Uang tunai pun mulai langka. Karena mesin-mesin ATM yang mengandalkan internet untuk transaksi tidak lagi beroperasi.

Pengrajin selendang dan tanah liat asal Kashmir, Muheet Mehraj tidak dapat melakukan transaksi yang biasa dilakukan secara online (daring). Akibatnya, 25 karyawan yang bekerja untuknya pun terpaksa dirumahkan. Jika pemblokiran tidak kunjung berakhir, seluruh karyawan itu terancam kehilangan pekerjaan.

"(Pemblokiran) ini adalah yang terburuk," katanya.

Pemblokiran akses internet sejatinya telah mendapat teguran berulang kali dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tindakan India itu dinilai melanggar hak asasi manusia.

Meski demikian, teguran PBB tak juga menghalangi India untuk menggunakan pemblokiran internet. Di bawah undang-undang India, pihak berwenang di tingkat lokal dapat dengan mudah menutup akses internet atas nama "perdamaian dan ketenangan".

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita