Thailand tahan seorang pemimpin protes antipemerintah

Merdeka.com - Pihak berwenang Thailand menahan salah seorang dari para pemimpin gerakan protes antipemerintah atas tuduhan-tuduhan termasuk pemberontakan dan penghasutan kerusuhan. Ini seperti dikatakan seorang pejabat Thailand hari ini.

Mantan anggota parlemen oposisi Sakoltee Phattiyakul adalah salah seorang dari sejumlah kecil para pemrotes terkemuka yang ditahan, meski belasan orang telah mendapat perintah penangkapan, seperti dilansir situs the Star, Sabtu (26/4).

Dia ditangkap kemarin malam waktu setempat di bandara utama di Ibu Kota Bangkok, ketika pulang dari kunjungannya ke luar negeri.

"Dia menghadapi lima tuduhan serius termasuk pemberontakan, pelanggaran hukum, menghasut aksi kekerasan dan mengganggu pemilu," kata Tarit Pengdith, direktur jenderal Depertemen Penyelidikan Khusus Kementerian Kehakiman (DSI).

Dia menjelaskan bahwa Sakoltee, yang dianggap seorang pemimpin protes penting, sedang diperiksa dan akan diserahkan kepada Pengadilan Pidana di mana pihak berwenang akan menolak uang jaminannya.

Para pemimpin gerakan antipemerintah mengabaikan surat perintah penangkapan dengan terus menyampaikan pidato-pidato keras, memimpin unjuk rasa, memblokir jalan-jalan dan mengepung gedung-gedung pemerintah dalam usaha untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Sakoltee memimpin para pemerotes menyerbu gedung lembaga penyiaran Thailand PBS akhir tahun lalu.

Gerakan itu menuntut penggantian pemerintah Yingluck dengan satu 'dewan rakyat' yang tidak dipilih, dan yang akan mengawasi reformasi-reformasi menangani korupsi serta mengekang dominasi politik keluarga mantan konglomerat itu.

Pemimpin protes Suthep Thaugsuban menghadapi beberapa surat perintah penangkapan terkait dengan beberapa unjuk rasa termasuk pengkhianatan, serta tuduhan pembunuhan menyangkut tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi-demonstrasi oposisi pada 2010, ketika dia menjadi wakil perdana menteri Negeri Gajah Putih itu.

Sementara itu, Yingluck dituduh melalaikan tugas sehubungan dengan rencana pengurangan subsid beras dan pemindahan seorang pejabat senior sipil yang tidak layak. Kedua kasus itu dapat membawa dia dipecat dari jabatannya dalam beberapa pekan.