Tawar-menawar masa depan Assad

Merdeka.com - Memasuki tahun ketiga konflik Suriah, pemerintah rezim Bashar al-Assad untuk pertama kalinya bertatap muka dengan para musuhnya dalam Konferensi Perdamaian digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota Montreux, Swiss, kemarin.

Pertemuan ini bertujuan membentuk pemerintahan transisi bagi Suriah sebagaimana diamanatkan dalam pertemuan perdamaian Konferensi Jenewa pertama pada 2012.

Dalam konferensi sehari dihadiri perwakilan dari negara-negara Barat itu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak semua pihak mengakhiri konflik.

"Setelah tiga tahun menderita karena konflik di Suriah, hari ini adalah hari pengharapan," kata Ban membuka pidatonya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengakui pembicaraan damai ini akan cukup sulit dan rumit. Dia juga menyebut Presiden Bashar al-Assad tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan transisi.

"Pemerintahan transisi yang kita tuju tak bisa dibentuk oleh salah satu pihak yang tengah bertikai. Itu artinya Bashar al-Assad bukan bagian dari pemerintahan transisi," kata Kerry.

Dari pihak Rusia yang selama ini mendukung Assad, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyatakan ada sejumlah pihak luar yang mencampuri urusan dalam negeri Suriah. Dia juga menegaskan pembicaraan ini harus bisa mencegah konflik serupa di wilayah sekitar Suriah.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem menanggapi komentar keras Kerry yang menyebut Assad tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan transisi.

"Tuan Kerry, tak seorang pun di dunia ini punya hak untuk menyingkirkan seorang presiden atau konstitusi atau hukum di Suriah kecuali rakyat Suriah sendiri," kata Moallem.

Moallem mengakui, bagi rakyat Suriah, posisi Assad dan rezimnya kini berada di titik nadir.

Sejak 2011 konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 100 ribu jiwa. Sekitar dua juta penduduk terpaksa mengungsi, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.