Suu Kyi di persimpangan jalan, antara Rohingya atau politik

Merdeka.com - 2012 menjadi salah satu tahun bersejarah buat Myanmar. Pemerintah Junta negara itu akhirnya luluh dan melakukan reformasi bidang politik demi dicabutnya embargo ekonomi internasional selama ini membelit mereka. Tidak hanya itu, pejuang sekaligus ikon demokrasi dunia, Aung San Suu Kyi, berhasil terpilih menjadi anggota parlemen Maret lalu. Tetapi persoalan besar menghadang di depan mata.

Cita-cita demokrasi luhur Suu Kyi bakal diuji dengan cara dia menangani permasalahan konflik orang Rohingya, setelah mengalami diskriminasi dan penindasan dari pemerintah Junta lebih dari tiga dekade. Bahkan pertengahan Juni lalu pecah konflik antara warga Rakhine dan muslim Rohingya di Sittwe, Arakan. Diperkirakan 50 orang Rohingya tewas dalam kerusuhan itu.

Sebagian warga Myanmar menganggap muslim Rohingya sebagai orang asing dan bukan bagian dari etnis Burma mayoritas. Bahkan, sebagian dari mereka menganggap orang Rohingya setara hewan atau mahkluk jelek dalam cerita dongeng dan siap memusnahkan etnis itu, terutama jika membandingkan warna kulit orang Rohingya yang gelap. 

Kebijakan pemerintah Junta Myanmar pun tidak jauh berbeda dari sikap rakyatnya. Bertahun-tahun mereka menganggap orang Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh. Padahal jika ditelusuri lebih jauh etnis muslim itu sudah hidup di Burma turun-temurun. Lebih memprihatinkan lagi saat mereka dibuang ke Bangladesh. Negara itu pun sama buruknya memperlakukan muslim Rohingya.

Saking tidak tahu harus ke mana lagi mereka mencari tempat tinggal, muslim Rohingya nekat mendirikan tenda darurat di perbatasan. Tetapi perlakuan tentara Junta Myanmar tetap kejam. Diam-diam mereka dikumpulkan dan dinaikkan dalam sebuah perahu lalu ditarik hingga ke tengah lautan kemudian ditinggalkan begitu saja. Pemerintah Thailand pun pernah melakukan hal sama, tapi mereka membantah hal itu.

Tidak sampai di situ, wartawan, peneliti, penulis, dan pesohor Myanmar ramai-ramai menyamakan orang Rohingya sebagai sekumpulan muslim garis keras seperti organisasi Al-Qaidah dan Taliban. Tidak pernah ada yang membela mereka. Kadang terbersit di benak orang-orang Rohingya apa salah mereka sampai-sampai mereka harus mendapat perlakukan seperti itu. 

Suu Kyi sebagai ikon pejuang demokrasi pun malu-malu saat ditanya wartawan terkait konflik berdarah dan perlakuan diskriminatif negaranya terhadap muslim Rohingya. "Tanpa penegakan hukum, tindak kekerasan itu tetap terus terjadi. Situasi seperti sekarang ini membutuhkan penanganan sensitif," kata Suu Kyi seperti dilansir situs www.irrawaddy.org, (15/6). Tidak terlihat nada bicara berapi-api seperti di masa lalu saat dia berbicara kepada para pendukungnya dari balik pagar rumahnya. Entah apakah semangat perjuangan itu sudah luntur atau semata cari aman.

Sentimen anti-Rohingya menempatkan Suu Kyi dalam posisi sulit. Dia dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, belum lama ini memenangkan pemilihan parlemen dan sedang giat meraup dukungan rakyat sebanyak mungkin. Sementara sikap dia yang memperjuangkan keadilan dan semangat anti-penindasan dipertanyakan. Sampai kapan dia mampu menutup mata terhadap penindasan muslim Rohingya. Jika anak dari pahlawan Burma, Jenderal Aung San, itu tidak tergerak membereskan masalah itu, maka kita perlu memikirkan lagi apakah masih perlu mendukung dia yang dielu-elukan sebagai legenda hidup pejuang demokrasi. (mdk/fas)