Suriah masih perang, Presiden Assad ngotot gelar pemilu

Merdeka.com - Perang masih terasa di Suriah, namun hal tersebut nyatanya tidak menyurutkan Presiden Bashar Al Assad untuk menggelar pemilihan umum parlemen di negaranya. Meski demikian, beberapa negara tidak setuju dengan pemilu parlemen tersebut.

Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui jika Sham, sebutan untuk parlemen Suriah, akan diganti oleh rezim Presiden Assad kala perang masih berlangsung.

"Bagi Prancis pemilu Sham tidak sah karena diorganisasi oleh rezim," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Romain Nadal, dalam pertemuan harian kemarin, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (14/4).

Menurut pemerintah Prancis, pemilihan tersebut berlangsung tanpa menggelar kampanye sebelumnya. Hal ini benar-benar berada di bawah kuasa rezim Presiden Assad.

Sementara itu, Rusia yang dikenal mendukung rezim al Assad merasa keputusan pemilu adalah hak dari pemerintah Suriah. Meski demikian, Menlu Rusia Sergi Lavrov mengatakan kekuasaan rezim Assad harus vakum dulu sebelum sebuah konstitusi baru mulai bekerja dan pmilu digelar.

"Kami yakin pemilu parlemen di Suriah yang dimulai hari ini akan menunjukkan fungsi dari institusi pemerintah Suriah itu sendiri yang diatur sesuai dengan konstitusi dari negaranya," kata Lavrov dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Xinhua.

Lavrov menyebutkan lingkaran baru di dalam pemerintahan Suriah ini tentunya akan mendiskusikan antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, yang nantinya akan diatur untuk berfokus pada reformasi politik di negara konflik ini. Dia juga mengatakan jika seluruh angkatan bersenjata Suriah dan pihak oposisi telah merundingkan hal ini sebelumnya.

Peperangan yang terjadi di Suriah antara pemerintah rezim Assad dengan kelompok oposisi semakin menjadi, apalagi ditambah dengan hadirnya kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).