Setahun Jokowi-JK, ada 87 ribu kasus menimpa WNI di luar negeri

Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Badan Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) mencatat dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ada 87.673 kasus menimpa WNI di luar negeri.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Kemlu yang diterima merdeka.com hari ini, Selasa (20/10).

Bertepatan satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Kemlu menggelar pertemuan

para pemangku kepentingan nasional di bidang perlindungan WNI yang berlangsung pada 20-23 Oktober di Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi buruh migran dan kalangan media. Termasuk juga di dalamnya 30 wakil dari kedutaan besar dan konsulat jenderal Indonesia di luar negeri, khususnya dari negara-negara di mana banyak konsentrasi WNI.

"Dalam 1 tahun terakhir banyak hal yang sudah dicapai dalam isu perlindungan WNI. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI telah menangani 87.673 WNI yang menghadapi berbagai permasalahan di luar negeri. Termasuk di dalamnya 74.636 WNI overstayers yang dideportasi/direpatriasi atas biaya pemerintah setempat maupun Pemerintah Indonesia; 2.471 WNI yang berhasil di evakuasi dari daerah konflik dan bencana alam di Yaman, Nepal, Suriah dan Libya; 435 WNI korban TPPO yang 253 (58%) di antara sudah diselesaikan kasusnya; membebaskan 41 WNI yang terancam hukuman mati; dan 608 kasus ABK yang 58% diantara sudah berhasil diselesaikan", papar Menlu Retno dalam sambutan pembukaannya.

"Ini bukan capaian Kemlu sendiri, akan tetapi capaian kita bersama. Karena isu perlindungan WNI sejatinya adalah tanggungjawab kita bersama. Itu sebabnya kita berkumpul hari ini untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memberikan perlindungan WNI secara optimal", lanjut Menlu Retno.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Menlu Retno juga meluncurkan buku Kaleidoskop Perlindungan WNI 1 Tahun Kabinet Kerja. Buku tersebut berisi rekaman peristiwa penting perlindungan WNI setahun terakhir, informasi terkait serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Buku tersebut diharapkan menjadi saksi beragamnya pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap perlindungan WNI.

Rapat Kerja Nasional Perlindungan WNI adalah kegiatan 2 tahunan. Kegiatan dimaksudkan sebagai wadah koordinasi di antara para pemangku kepentingan nasional. Pertemuan juga dimaksudkan sebagai wadah bertukar pengalaman dan informasi.