Sempat Ditangkap, Jurnalis Rappler Pengkritik Duterte Bebas dengan Jaminan

Merdeka.com - Jurnalis ternama Filipina sekaligus CEO Rappler, Maria Ressa akhirnya dibebaskan dengan jaminan setelah ditangkap otoritas Filipina. Maria Ressa ditangkap di kantornya pada Rabu (13/2) dengan tuduhan pencemaran nama baik di dunia maya. Pembebasan dengan jaminan pada Kamis (14/2) ini dilakukan setelah adanya kecaman internasional dan Ressa dinilai menjadi sasaran atas kritik yang kerap dilontarkan terhadap Duterte.

Ressa melangkah keluar dari pengadilan Manila setelah dia menyerahkan uang jaminan usai semalaman ditahan di Biro Investigasi Nasional. Ressa yang masuk daftar Person of the Year 2018 majalah Time dituduh melakukan pencemaran nama baik dunia maya atas artikel 2012, yang diperbarui pada 2014. Dalam artikel itu dia mengaitkan seorang pengusaha dengan pembunuhan dan perdagangan manusia serta narkoba, mengutip informasi yang terdapat dalam laporan intelijen dari sumber agen yang tidak disebut identitasnya. Demikian dilansir dari South China Morning Post, Kamis (14/2).

Pencemaran nama baik masuk dalam kategori kejahatan siber merupakan bagian dari undang-undang kontroversial yang tujuan utamanya untuk memberantas penipuan daring dan pornografi anak. Namun para kritikus menilai UU itu juga bertujuan untuk mengendalikan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Pelaku pencemaran nama baik dunia maya diancam dengan hukuman 12 tahun penjara.

Penangkapan Ressa mendapat kecaman dari aktivis kebebasan pers. Shawn Crispin dari Committee to Project Journalists Asia Tenggara mengatakan penangkapan Ressa bagian dari pelecehan hukum yang dilakukan pemerintah. Penangkapan ini pun dinilai sebagai titik kritis dan mengkhawatirkan.

"Kami menyerukan pihak berwenang Filipina segera membebaskan Ressa, membatalkan dakwaan pencemaran nama baik dunia maya, dan menghentikan intimidasi yang bertujuan membungkam Rappler," tegasnya.

Sementara itu juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan di televisi nasional bahwa penangkapan Ressa sesuai dengan hukum. "Tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi atau kebebasan pers," ujarnya.