Sejarah larangan pakaian muslim di Prancis

Merdeka.com - Isu larangan burkini atau baju renang muslim sedang santer dibicarakan di Prancis dan mendapat sorotan dunia Internasional, khususnya perempuan muslim.

Meski Mahkamah Agung Prancis sudah menyatakan larangan burkini tidak sesuai dengan konstitusi, kenyataan di lapangan wanita muslim yang memakai burkini masih dilarang di pantai-pantai. Di sejumlah sekolah juga jilbab masih dilarang, termasuk niqab, jilbab yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah, kecuali sepasang mata.

Dikutip dari situs France24.com, Senin (29/8), pada 2010 Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan jilbab yang menutupi seluruh wajah di ruang publik. Larangan itu disepakati pada Oktober 2010 dan mulai diterapkan April tahun berikutnya.

larangan berkerudung di Prancis ©France24

Aturan itu berlaku di mana pun di seantero Prancis, baik di jalanan, di angkutan umum dan tempat publik lainnya.

Mereka yang melanggar akan didenda sebesar USD 170. Larangan itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Hak Asasi Eropa (ECHR) karena dianggap melanggar kebebasan beragama.

Tapi pada 2014 pengadilan yang sama kembali memberlakukan aturan itu. Lima tahun setelah aturan itu diberlakukan sejak 2011, sudah ada 1.500 kasus denda.

Berdasarkan undang-undang pada 2014, seluruh siwa sekolah di Prancis dilarang menunjukkan atau memakai simbol-simbol agama, termasuk tanda salib dan peci Yahudi.

Prancis memang negara yang menganut sistem sekuler, memisahkan urusan agama dan negara sejak undang-undang 1905.

Larangan jilbab tidak berlaku bagi kampus tapi banyak kasus menunjukkan sebaliknya.

Larangan memakai kerudung di kantor-kantor selama ini belum ada undang-undangnya. Tapi sejumlah pekerja mengaku menentang pemakaian kerudung, terutama jika mempengaruhi kerja.

Isu burkini kini menjadi komoditas politik di Negeri Anggur itu menjelang pemilu tahun depan.

Mantan Presiden Prancis Nicholas Sarkozy hari ini mengatakan dia akan mengubah konstitusi untuk melarang perempuan memakai burkini (baru renang wanita muslim) jika terpilih kembali menjadi orang nomor satu dalam pemilu April mendatang.

Kantor berita Reuters melaporkan, Senin (29/8), Sarkozy yang beraliran konservatif pekan lalu mengatakan dia akan melarang burkini di seantero negeri demi mempertahankan nilai-nilai budaya Prancis dan bersikap lebih keras kepada kaum imigran.

"Kita akan ubah konstitusi. Kita sudah mengubahnya tiga puluh kali, bukan masalah," kata dia.