Sederet Tragedi Kemanusiaan Terbesar di Dunia Sepanjang 2018

Merdeka.com - Sepanjang tahun 2018, dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang kian buruk.

Lembaga survei Gallup September lalu merilis hasil penelitian di 146 negara yang menyimpulkan tingkat kebahagiaan dunia berada di titik terendah selama lebih dari satu dekade terakhir. Dengan kata lain, keadaan dunia saat ini kian murung.

"Secara keseluruhan hari ini dunia makin stres, cemas, sedih, dan menderita dari pada yang pernah kita lihat sebelumnya," kata editor Gallup, Muhamad Yunis, dalam kata pengantar hasil survei, seperti dilansir laman Press TV, Rabu (12/9).

Konflik dan perang di berbagai tempat membuat dunia kian terpuruk dalam tragedi kemanusiaan.

Merdeka.com merekam sederet tragedi kemanusiaan di sepanjang 2018. Simak sebagian yang terbesar di antaranya dalam ulasan berikut ini:

Perang Yaman Picu Tragedi Kemanusian Terburuk

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk anak-anak, UNICEF, menyatakan lebih dari 5.000 anak terbunuh dan terluka di Yaman sejak koalisi Arab yang dipimpin Saudi melakukan intervensi pada Maret 2015.

Juru bicara Komite Palang Merah Internasional Ralph El Hage dalam wawancara dengan Russia Today baru-baru ini mengatakan dunia harus bertindak karena kondisi kemanusiaan di Yaman yang kian parah. Jutaan warga Yaman tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat perang yang berlangsung sejak 2015.

"Saat ini kita bicara tentang hampir 18 juta warga yang butuh bantuan kemanusiaan, baik itu obat-obatan, makanan, dan air bersih. Sayangnya, makan dan obat kian melonjak harganya hingga tidak terjangkau. Ini terutama akibat blokade (Saudi)," kata Ralph.

Dia juga menuturkan hampir satu juta rakyat Yaman terkena penyakit kolera dan penyakit lainnya yang menyebar.

"Dampak dari situasi saat ini di Yaman adalah sekitar 20 orang, baik pria, wanita, anak-anak, meninggal setiap hari karena mereka tidak mampu membeli obat atau mempunyai jaminan kesehatan untuk mengobati sakit," ungkap Ralph.

Pengekangan terhadap Muslim Uighur di China

Penyelidikan kantor berita the Associated Press mengungkapkan, China mengirimkan ribuan bahkan puluhan ribu warga Uighur, kelompok minoritas muslim di Provinsi Xinjiang, ke kamp penahanan atas tuduhan kejahatan politik karena berpaham ekstremis.Sejumlah separatis Uighur beralasan mereka melancarkan teror di Xinjiang dan tempat lain di China sebagai balasan atas tindakan pemerintah yang menekan kebebasan beragama dan berpolitik.Dilansir dari laman Sputnik News, Selasa (19/12), dokumen dari pemerintah China menyatakan kamp penahanan itu sepenuhnya 'dijaga ketat militer dan jauh dari jangkauan dunia luar'. Di tempat itu para tahanan menjalani pelatihan yang berlangsung selama tiga bulan hingga dua tahun. Mereka mempelajari bahasa mandarin, hukum, persatuan antaretnis, deradikalisasi, dan patriotisme.Selama ditahan, warga Uighur itu harus menaati aturan 'lima pilar sama rata sama rasa': tinggal, berolah raga, belajar, makan, dan tidur bersama-sama.Menurut AP, pemerintah menyebut program penahanan ini sebagai 'pelatihan kejuruan' tapi tujuan utamanya sebetulnya indoktrinasi.Kebijakan pemerintah untuk memerangi kelompok ekstremis di Xinjiang dipimpin oleh Chen Quangui, sosok yang menempati jabatan tinggi di pemerintahan setelah dia menumpas perlawanan dari musuh Beijing: Tibet.Chen pernah bersumpah akan membasmi teroris dan membuat mereka gentar.Pekan lalu para pembela hak asasi memperingatkan langkah pemerintah China dalam mengawasi dan mengumpulkan data-data pribadi warga Xinjiang lewat program terselubung kesehatan masyarakat. Pemerintah provinsi berencana mengumpulkan dan menyimpan DNA, sidik jari, golongan darah warga Uighur ketika mereka berobat ke dokter.Hasil investigasi AP menyebut, saat ini ada 10 juta rakyat etnis Uighur di China dan mereka diperlakukan sebagai tersangka teroris. Orang Uighur yang diketahui pernah berhubungan dengan kerabat atau keluarga di luar negeri bisa diinterogasi polisi dan menjalani masa penahanan di kamp. Selain itu berbagai tindakan lain bisa juga berujung penahanan, termasuk punya pemikiran ekstremis, sekolah di luar negeri atau bepergian ke luar negeri.

Unjuk Rasa Besar-besaran di Gaza

Konflik Palestina-Israel kini sudah berlangsung selama lebih dari enam dekade.Gejolak antara Palestina dan Israel belakangan kian memanas semenjak Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan AS akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota itu.Sudah bukan rahasia lagi, Amerika Serikat dalam kebijakannya soal konflik Palestina-Israel lebih cenderung berat sebelah dengan memihak Israel.Dalam berbagai kesempatan Amerika lebih sering membela Israel meski jelas-jelas apa yang dilakukan Negeri Bintang Daud melanggar hukum internasional dan hak asasi.Seperti yang terlihat dalam peristiwa ketika warga Palestina berunjuk rasa memperingati 70 tahun Hari Nakba (Bencana) di perbatasan Jalur Gaza hingga berujung bentrok dengan tentara Israel pada Maret lalu. Dalam demonstrasi besar-besaran itu massa Palestina juga menentang pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem di Tepi Barat.Presiden Donald Trump sama sekali tidak menyinggung soal 60 lebih warga Palestina yang tewas dihajar peluru tajam tentara Israel sejak tiga hari lalu dalam unjuk rasa.Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan agar digelar penyelidikan independen dan transparan atas insiden tewasnya sejumlah warga Palestina dalam unjuk rasa berujung bentrok dengan tentara Israel di perbatasan Jalur Gaza. Peristiwa ini menjadi yang terparah sejak Perang Gaza 2014 lalu.Ribuan warga Palestina berkumpul di perbatasan untuk berunjuk rasa selama enam pekan dalam peringatan Hari Tanah yang menyebabkan enam orang warga sipil tak bersenjata tewas dibunuh tentara Israel pada 1976.Demonstrasi enam pekan ini menyerukan agar para pengungsi Palestina bisa kembali ke tanah mereka yang kini sudah dicaplok Israel.

Penindasan terhadap Etnis Rohingya

Sejak akhir Agustus 2016, sebanyak lebih dari 700 ribu warga muslim etnis Rohingya berbondong-bondong mengungsi ke Bangladesh lantaran kekerasan dilakukan oleh militer Myanmar.Kekerasan itu dipicu oleh serangan militan Rohingya ke sejumlah pos polisi di perbatasan. Sebagai balasan, pasukan keamanan memburu orang Rohingya. Mereka membunuh, menyiksa, memperkosa, sampai membantai massal ribuan orang Rohingya dan membakar desa mereka. Kekerasan memaksa orang Rohingya berbondong-bondong mengungsi ke Bangladesh.Myanmar dan Bangladesh akhirnya mencapai kesepakatan untuk memulangkan warga Rohingya kembali ke kampung halaman mereka. Namun warga Rohingya banyak yang menolak dengan alasan situasi belum aman dan tidak ada jaminan mereka diberi status warga negara seperti yang mereka inginkan. Para pengungsi Rohingya hingga kini masih bertahan di tenda-tenda penampungan di Bangladesh.

Imigran Amerika Tengah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kebijakan tentang perbatasan antara Amerika Serikat dengan Amerika Tengah, khususnya Meksiko. Bahkan ia berniat untuk membuat tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump tak ingin negaranya menjadi kamp pengungsian bagi para imigran ilegal. Kebijakan Trump ini justru merugikan imigran di AS. Pasalnya, para orangtua imigran ditangkap dan dijebloskan di penjara. Sedangkan anak-anak mereka dibawa ke Pusat Penampungan Pengungsi (ORR) milik Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.  Lalu mengapa Trump membuat kebijakan seperti ini? Berawal saat Trump sadar jika negaranya diisi oleh imigran sebanyak 50.000 orang. Imigran-imigran ini berasal dari Meksiko, Guatemala, Honduras dan El Savador. Mereka yang "numpang" di AS biasanya membawa keluarganya dan meminta suaka. Para imigran ini tak ingin kembali ke negara asalnya, karena takut mengalami konflik dan kekerasan.Pada Mei 2018 Trump akhirnya membuat peraturan tegas untuk para imigran. Dalam peraturan itu, bagi siapa saja imigran yang melintasi perbatasan akan ditangkap dengan tuduhan kriminal. Dan bagi para orangtua yang membawa anak-anak dan keluarganya melintasi perbatasan, akan dipisahkan.