Secercah harapan oposisi Ukraina

Merdeka.com - Presiden Ukraina Viktor Yanukovych kemarin telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Mykola Azarov dan kabinetnya di tengah protes besar-besaran menentang pemerintahnya. Azarov sebelumnya telah mengajukan untuk mundur sebagai perdana menteri demi menciptakan 'kompromi sosial dan politik'.

Tindakan itu datang setelah parlemen Ukraina memilih membatalkan undang-undang anti protes yang kontroversial. Aksi protes telah tersebar selama beberapa hari di seantero Ukraina, bahkan di wilayah yang menjadi kubu Presiden Yanukovych di sebelah timur, seperti dilansir situs bbc.co.uk, Selasa (28/1).

Sejumlah bangunan pemerintah di beberapa kota juga telah diduduki. Kementerian dalam negeri kemarin melaporkan tiga pemrotes ditikam dan tiga polisi cedera di Kota Kherson, salah satunya kemudian meninggal.Secara total, sedikitnya lima orang sudah tewas dalam kekerasan terkait protes itu.

Jerman kemarin menyatakan pengunduran diri Mykola Azarov mengirimkan isyarat kepada oposisi, yang dapat membuka jalan bagi pembicaraan untuk keluar dari kemelut politik.

"Saya berharap dengan pengunduran diri Azarov, pemerintah Ukraina mengirimkan isyarat ke oposisi, yang mengarah ke pembicaraan lebih lanjut," kata Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier.

"Pemerintah Kiev harus kembali atau mengubah secara berarti undang-undang baru, yang membatasi hak lawan politik," ujar dia saat berbicara dalam jumpa pers di Berlin dengan rekannya dari Belanda, Frans Timmermans.

"Pengunduran diri Azarov dapat menjadi langkah pertama upaya kompromi politik," lanjut Steinmeier.

Azarov pada Selasa pagi mengatakan kepada parlemen dia akan mundur dalam upaya meredakan kemelut mematikan di Ukraina dan menjaga persatuan, setelah berbulan-bulan menghadapi tekanan dari pengunjuk rasa terhadap Presiden Viktor Yanukovych.

Pada Jumat pekan lalu Presiden Viktor Yanukovych berjanji melakukan perombakan pemerintah dan mengubah undang-undang antiprotes yang kontroversial dalam konsesi yang jelas bagi lawan.

Aksi demonstrasi meletup pada November tahun lalu, menyusul keputusan pemerintah Ukraina menunda perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa dan memilih hubungan lebih erat dengan Rusia.

Anggota parlemen Ukraina kemarin membatalkan undang-undang anti protes dalam usaha menghentikan unjukrasa tersebut.

Tepuk tangan bergemuruh di dalam gedung parlemen dari kelompok lawan setelah keputusan itu disetujui 361 anggota parlemen, sementara dua orang abstain.

Undang-undang itu disetujui pada awal Januari oleh parlemen, yang dikuasai partai pimpinan Presiden Viktor Yanukovych.

Tapi, Yanukovych tiga hari lalu menyetujui pencabutan undang-undang itu setelah berunding dengan pemimpin unjuk rasa, yang menyatakan seruan mereka itu adalah tuntutan penting.

Undang-undang itu menyebabkan pendudukan atas gedung pemerintah, yang dapat dihukum sampai lima tahun penjara, melarang iringan unjuk rasa lebih dari lima kendaraan dan memberlakukan larangan pengunjuk rasa mengenakan masker atau helm.

Menyebarkan fitnah di Internet juga dilarang dan dapat dihukum denda atau kerja paksa hingga satu tahun. Tindakan ini dianggap jalan untuk mengekang media sosial, yang memainkan peran penting dalam unjuk rasa tersebut.