Merdeka.com - Awal tahun ini Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pernah mengatakan kepada mantan penasihat Presiden Bill Clinton, Steven R Okun, menurut dia pemakzulan Presiden Donald Trump tidak tepat pada waktu itu.

"Saya tidak mau melihat dia dimakzulkan. Saya ingin lihat dia dijebloskan ke penjara," ujar Pelosi, seperti dilansir laman Channel News Asia, Selasa (2/10).

Setelah itu Pelosi melihat kondisi politik saat itu bukanlah waktu yang tepat bagi partai atau negaranya untuk memberhentikan Trump.

Skandal Ukraina kemudian mengubah semuanya.

Pekan lalu Pelosi mengumumkan DPR akan mulai melakukan penyelidikan resmi untuk memakzulkan Trump.

Seorang pembocor rahasia melaporkan isi pembicaraan telepon Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam percakapan telepon itu Trump dikatakan menekan Zelensky agar dia mau menyelidiki kasus dugaan korupsi putra Joe Biden di perusahaan gas Ukraina. Biden adalah calon kuat penantang Trump dari kubu Demokrat pada pemilu tahun depan.

Mayoritas rakyat Amerika Serikat kini berpendapat keputusan Kongres membuka penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump dibutuhkan. Demikian menurut survei yang disiarkan di stasiun televisi CBS dua hari lalu.

Jajak pendapat yang digelar oleh lembaga YouGov memperlihatkan 55 persen rakyat Amerika menyatakan penyelidikan itu perlu dilakukan dan 45 persen lagi yang menyatakan sebaliknya.

Untuk memberhentikan seorang presiden, DPR pertama kali harus memakzulkan sang presiden dan Senat harus mendakwa kesalahan presiden.

Pemakzulan adalah proses politik. Tidak ada dasar perbuatan kriminal yang diperlukan untuk memproses pemakzulan seperti yang tertuang dalam pasal-pasal pemakzulan.

"Keputusan pemakzulan adalah apa yang menjadi pertimbangan suara mayoritas di DPR pada momen sejarah yang memang mengharuskannya," ujar anggota Kongres yang kemudian menjadi presiden, Gerald R Ford.

"Anda tidak harus berbuat kriminal untuk kehilangan pekerjaan ini. Jika Kongres memutuskan perbuatan Anda sebagai pejabat publik melewati batas maka pemakzulan adalah persoalan menjaga kehormatan dan marwah dari lembaga kepresidenan," kata anggota Kongres yang kini Senator Lindsey Graham.

Dua presiden AS sebelumnya pernah dimakzulkan tapi tidak didakwa bersalah. Richard Nixon tadinya akan didakwa bersalah dan diberhentikan jika saja dia tidak mengundurkan diri lebih dulu.

Pemakzulan adalah Proses Politik

Jajak pendapat yang digelar oleh lembaga YouGov memperlihatkan 55 persen rakyat Amerika menyatakan penyelidikan itu perlu dilakukan dan 45 persen lagi yang menyatakan sebaliknya.

Untuk memberhentikan seorang presiden, DPR pertama kali harus memakzulkan sang presiden dan Senat harus mendakwa kesalahan presiden.

Pemakzulan adalah proses politik. Tidak ada dasar perbuatan kriminal yang diperlukan untuk memproses pemakzulan seperti yang tertuang dalam pasal-pasal pemakzulan.

"Keputusan pemakzulan adalah apa yang menjadi pertimbangan suara mayoritas di DPR pada momen sejarah yang memang mengharuskannya," ujar anggota Kongres yang kemudian menjadi presiden, Gerald R Ford.

"Anda tidak harus berbuat kriminal untuk kehilangan pekerjaan ini. Jika Kongres memutuskan perbuatan Anda sebagai pejabat publik melewati batas maka pemakzulan adalah persoalan menjaga kehormatan dan marwah dari lembaga kepresidenan," kata anggota Kongres yang kini Senator Lindsey Graham.

Dua presiden AS sebelumnya pernah dimakzulkan tapi tidak didakwa bersalah. Richard Nixon tadinya akan didakwa bersalah dan diberhentikan jika saja dia tidak mengundurkan diri lebih dulu.

Rakyat AS Terbelah

Jumat lalu sebanyak 223 dari 235 anggota DPR dari Demokrat menyatakan dukungannya untuk memakzulkan Trump. Angka itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi suara mayoritas.

Sementara 155 anggota lainnya di DPR belum memutuskan.

Dalam sejarah AS, pemakzulan memerlukan momentum di DPR, tapi dakwaan, yang diperlukan untuk pemakzulan berjalan mulus bergantung pada partai mana yang menguasai Senat. Dalam hal ini Partai Republik menguasai Majelis Tinggi di DPR dan mereka bisa saja menyelamatkan Trump dari pemakzulan.

Hasil jajak pendapat YouGov mengatakan, di kubu Demokrat, 9 dari 10 pendukung Demokrat setuju Trump dimakzulkan dan dua pertiga lagi mendukung penuh--87 persen anggota Demokrat--untuk penyelidikan.

Sementara itu 77 persen pemilih Republik menolak pemakzulan dan 23 persen mendukung penyelidikan untuk pemakzulan. Di kubu independen 49 persen setuju dan 51 lagi tidak setuju.

Rakyat Amerika terbelah soal apakah Trump layak dimakzulkan karena perbuatannya dalam skandal Ukraina. Sebanyak 42 persen mengatakan dia patut diberhentikan karena perbuatannya dan 36 persen lagi mengatakan tidak. Sebanyak 22 persen mengatakan masih terlalu dini.

Soal kelakuan Trump dalam skandal Ukraina, 41 persen responden, termasuk Demokrat mengatakan dia sudah melanggar hukum, sedangkan 28 persen lagi, kebanyakan Republik, mengatakan dia bertindak sewajarnya. Sebanyak 31 persen responden mengatakan tindakan Trump bisa jadi tidak dibenarkan tapi masih tidak melanggar hukum.

Seorang presiden AS tidak perlu berbuat kejahatan untuk dimakzulkan, tapi mereka bisa diberhentikan atas dakwaan pengkhianatan, suap atau tindakan kejahatan berat lainnya.

Survei CBS ini digelar pada 26 dan 27 September lalu kepada 2.059 responden penduduk AS. Simpang kesalahan dari survei ini mencapai plus minus 2,3.