Merdeka.com - Malaysia dalam beberapa hari ke depan akan mengajak Korea Utara untuk melakukan pembicaraan resmi. Hal ini akan dilakukan Negeri Jiran karena saling cekal yang dilakukan kedua negara.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, Korea Utara mulai menunjukkan sikap mau bernegosiasi. "Mereka ingin memulai berbicara. Kami tidak tahu apa tuntutan mereka, tapi kita perlu mencari tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mendapat hasil terbaik," ujarnya kepada awak media, seperti dikutip dari Asian Correspondent, Minggu (12/3).

Anifah melanjutkan, banyak negara yang menawarkan diri untuk menengahi pertikaian kedua negara, namun hal ini ditolak. "Tidak akan ada negara yang bertindak sebagai pihak ketiga (mediator) untuk hubungan kami," tegasnya.

Dia menambahkan belum ada waktu atau tempat yang tepat untuk melakukan pembicaraan resmi ini.

Hampir sebulan Malaysia dan Korea Utara berseteru. Perseteruan kedua negara bermula dari seorang warga Korut, yang diketahui kakak tiri pemimpin mereka Kim Jong-nam, tewas akibat diracun di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Kim Jong-nam, yang kala itu memakai paspor dengan nama Kim Chol, tewas diracun dengan VX, racun pemusnah massal yang sangat dilarang PBB. Korut sendiri menduga Jong-nam tewas karena serangan jantung.

Kakak tiri Jong-un ini memang diasingkan dari negaranya. Dia diketahui dilindungi China karena menyimpan banyak rahasia Korut.

Sementara itu, puncak masalah terjadi saat Korut mengeluarkan perintah warga Malaysia di Pyongyang tidak boleh keluar dari negara tersebut. Hal ini dibalas dengan perlakuan yang sama oleh Malaysia.

Dua warga Malaysia yang disebut staf PBB, mampu terbang keluar dari Pyongyang awal pekan menggunakan paspor PBB. Sayangnya, mereka meninggalkan sembilan orang lainnya, termasuk tiga anak-anak.

Sejauh ini, Malaysia menolak mematuhi tuntutan Korut untuk menyerahkan tubuh Jong-nam pada mereka. Namun, Anifah menyebutkan, pihak berwenang akan mendiskusikan hal tersebut dengan mitra Korut untuk menyerahkan jenazah ke keluarga atau pemerintah.