Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi Mesir akan meninjau kembali Undang-undang Isolasi Politik yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan presiden. Mengutip surat kabar Egyot Independent, stasiun  televisi Al Arabiya melaporkan, Kamis (7/6), permohonan ini diajukan oleh komisi pemilihan umum.

Komisi pemilihan umum meminta hal itu karena protes besar-besaran kembali muncul setelah Muhammad Mursi (kandidat dari Ikhwanul Muslimin) dan Ahmad Safiq (bekas perdana mengterki) diumumkan lolos ke babak penentuan, pertengahan bulan ini.

Sesuai beleid itu, orang-orang pernah menjabat di pemerintahan Husni Mubarak tidak boleh bersaing menjadi presiden. Inilah yang mengakibatkan Umar Sulaiman tidak bisa ikut pemilihan. Safiq bisa terus setelah ada campur tangan Dewan Militer.

Jika Safiq digugurkan, akan ada dua skenario, yakni mengulang pemilihan dari awal degan 12 calon. "Atau meneruskan putaran kedua antara Mursi dan Hamden Sabbahi (calon dari partai sosialis)," demikian laporan koran itu. Pada babak pertama, Sabbahi menempati urutan ketiga setelah Mursi dan Safiq.

Komisi Yudisial menyatakan akta itu tidak sah lantaran menyudutkan individu berdasarkan asumsi publik dan bukan pelanggaran semasa menjabat.

Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan peninjauan kembali itu Kamis pekan depan, dua hari menjelang pemilihan putaran akhir.