Merdeka.com - Usai menduduki jabatannya, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai banyak protes dari seluruh dunia. Gara-gara kengototannya menerbitkan kembali perintah eksekutif soal pendatang dari tujuh negara mayoritas muslim, dia terancam tidak mendapatkan pelayanan VIP di London, Inggris.

Dilansir alaraby.co.uk, Selasa (21/2), pelarangan itu diberikan langsung oleh Wali Kota London Sadiq Khan. Dia menyebutkan, presiden ke-45 AS itu tidak sepantasnya mendapatkan layanan VIP jika jadi menggelar kunjungannya ke Inggris, tahun ini.

Pernyataan itu diucapkannya sebagai kritik tajam kepada Trump, yang memutuskan melarang masuknya warga dari tujuh negara mayoritas Muslim dan mencegah kedatangan para pengungsi memasuki AS. Dia menyebut kebijakan Trump sebagai kebijakan 'bengis'.

"Atas dasar itu kami tidak harus memasang karpet merah," katanya.

Pernyataan itu disampaikan hanya berselang sehari sebelum anggota legislatif Inggris mulai memperdebatkan usul merendahkan kunjungan kenegaraan Trump. Debat ini dijadwalkan untuk menanggapi petisi online di mana mayoritas penandatangan mendesak pembatalan kegiatan tersebut.

Kunjungan kenegaraan biasanya termasuk sambutan megah dan menginap di Istana Buckingham.

Perdana Menteri Theresa May sendiri mendapatkan tekanan kuat untuk mengundang Trump ke negaranya, seperti yang dilakukannya di Gedung Putih beberapa jam sebelum Trump mengumumkan larangan tersebut. Sebanyak 163 anggota parlemen Inggris telah membubuhkan tanda tangannya demi mencegah hal itu terealisasi. Lebih dari 1,8 juta rakyat Inggris menandatangani petisi publik mendesak perdana menteri membatalkan kunjungan tersebut.

Tanggal dan detil kunjungan itu sendiri sebenarnya masih dalam pembahasan, dan juru bicara pemerintahan mengaku tidak menyampaikan permintaan apapun atas rencana kedatangan Trump. Namun sejumlah pidato dari Houses of Commons and Lords telah memaparkan sejumlah kunjungan kenegaraan sebelumnya, termasuk Barack Obama pada 2011.