Saat lonceng perlawanan terhadap Putin mulai berdentang

Merdeka.com - Ribuan rakyat Rusia memutuskan untuk turun ke jalan memprotes maraknya korupsi di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Protes tersebut tidak hanya terjadi di Moskow, ibu kota Beruang Merah, tetapi sampai ke seantero negeri.

Aksi tersebut menjadi yang pertama kali dalam satu dekade terakhir. Di mana aksi serupa juga pernah berlangsung antara tahun 2011-2012 lalu, saat Putin berupaya maju kembali dalam Pemilihan Presiden setahun berikutnya.

Berbeda dengan aksi unjuk rasa di negara demokratis lainnya, Rusia justru menghadapinya dengan tindakan keras. Polisi memasang barikade, menembakkan gas air mata dan meringkus sejumlah pendemo di jalanan, seperti dilansir koran the Washington Post, Minggu (26/3).

Minggu malam polisi antihuru-hara dengan pakaian pelindung lengkap dan helm menindak tegas sekitar 700 pendemo di pusat Kota Moskow sementara ribuan lainnya berseru "Bikin malu!" Bikin malu!". Selepas matahari terbenam, para pengunjuk rasa akhirnya bentrok dengan aparat dan satu polisi dilaporkan harus dirawat di rumah sakit karena luka.

Tokoh penggerak demonstrasi yang juga pemimpin oposisi pemerintah, Alexei Navalny juga ikut ditahan. Dia diseret lalu diangkut ke atas truk dengan kondisi sangat berdesak-desakan dengan puluhan orang lainnya.

"Saya senang banyak yang datang (turun ke jalan) dari timur (Rusia) ke Moskow," ungkap Navalny, beberapa menit sebelum dicokok polisi, seperti dilansir Reuters, Senin (27/6).

Aksi demonstrasi ini berlangsung di tengah resesi ekonomi di negara itu, namun beberapa pejabat justru menghambur-hamburkan uangnya dengan membeli barang-barang mewah. Tudingan itupun langsung diarahkan kepada Perdana Menteri Dimitri Medvedev.

Tudingan terhadap Medvedev sendiri dianggap yang paling memungkinkan untuk menjatuhkan kepada pemerintahan Putin. Sebab berdasarkan poling terakhir, popularitas sang presiden belum tergeser berkat pengerahan militernya di Ukraina dan Suriah.

Rupanya Kremlin tidak sendang dengan aksi protes tersebut. Apalagi isu yang dibawa bersentuhan langsung dengan pemerintah, hal itu membuat polisi menindak tegas para demonstran, bahkan menghadapi mereka layaknya menghadapi huru-hara.

Kremlin juga menuding aksi demonstrasi itu didorong oleh pihak oposisi untuk melanggar undang-undang dan memprovokasi kekerasan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menganggap ada pundi-pundi uang demi mendorong banyak pemuda ikut serta.

"Pada dasarnya apa yang kita lihat kemarin di beberapa tempat adalah sebuah provokasi dan kebohongan. Banyak pemuda dijanjikan hadiah finansial sebagai hadiah atas penahanan mereka oleh penegak hukum," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir BBC.

Atas alasan itu, Navalny bersama ratusan orang lainnya diajukan ke meja hijau dan dijatuhkan hukuman denda sebesar 20 ribu rubel atau setara dengan Rp 4,6 juta. Mereka gagal mendepak Medvedev dengan tuduhan korupsi.

Navalny juga diketahui berniat maju dalam Pemilihan Presiden 2018 mendatang dan menghadapi Putin secara langsung. Namun, beberapa kasus pidana yang pernah menjeratnya membuat dia sulit untuk bisa mencalonkan diri.

Demonstrasi ini berlangsung hanya beberapa hari setelah politikus oposisi Denis Voronenkov dibunuh dalam pelariannya di Ukraina. Dia merupakan orang yang paling keras menentang kebijakan Putin, terutama soal pendudukan di Krimea.

Voronenkov melarikan ke Ukraina saat musim gugur tahun lalu setelah mengkritik keras Putin. Pelarian itu dia lakukan bersama sang istri yang juga seorang penyanyi, Maria Maksakova.

Saat di negerinya, Voronenkov merupakan anggota fraksi komunis di DPR Rusia. Dia mengaku diburu agen rahasia Rusia atas kata-katanya.

Pembunuhan itu terjadi di siang bolong, atau sekitar pukul 10.00 GMT. Bahkan pengawalnya ikut terluka saat seorang pembunuh menembaki tepat di hadapannya.

Amerika Serikat sendiri mengecam penangkapan itu, menyebut tindakan Rusia sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

"Kami meminta pemerintah Rusia untuk segera melepas massa peserta aksi damai," desak juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner dalam keterangan resmi, sembari menambahkan Washington merasa penangkapan Navalny 'bermasalah'. (mdk/tyo)