Rusia memveto voting investigasi senjata kimia, dituding lindungi Assad

Merdeka.com - Rusia menolak memperpanjang masa kerja tim penyelidik gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga nirlaba, tentang dugaan penggunaan senjata kimia dalam perang di Suriah. Rusia beralasan kalau hal itu cuma akal-akalan Amerika Serikat buat mempermalukan mereka.

Dilansir dari laman Associated Press, Rabu (25/10), Amerika Serikat memang gencar mendesak supaya rencana perpanjangan masa kerja tim penyidik gabungan soal senjata kimia di Suriah diperpanjang. Sebab, dari laporan awal sejumlah lembaga pemantau, kuat dugaan kalau pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia gas klorin diduga dipasok Rusia, saat menyerang wilayah Khan Sheikhoun pada 4 April lalu, merenggut 90 nyawa.

Pemungutan suara buat memutuskan apakah masa kerja tim gabungan itu digelar Selasa kemarin oleh Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sudah berusaha menunda voting dengan alasan menunggu laporan resmi investigasi pada Kamis besok. Namun, jajak pendapat tetap digelar.

Dari 15 anggota DK PBB mengikuti pemilihan, yang menolak perpanjangan masa kerja tim penyelidik hanya Rusia dan Bolivia. Sedangkan yang mendukung ada sebelas negara. China dan Kazakhstan memilih abstain.

Nebenzia menuding Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, sengaja mendesak mempercepat pemungutan suara sebelum laporan tim gabungan terbit. Dengan begitu, menurut dia, AS punya dalih kalau Rusia memang ingin menutupi keterlibatan mereka dalam kejahatan perang di Suriah.

"Anda ingin memperlihatkan Rusia seolah bersalah karena tidak memperpanjang masa kerja tim gabungan. Tidak benar kami ingin membubarkan tim gabungan. Kami bersedia memperpanjang masa kerja tim setelah laporan itu terbit dan didiskusikan," kata Nebenzia.

Nebenzia pun tetap menjatuhkan veto terhadap usul AS memperpanjang masa kerja tim penyelidik senjata kimia, yang bakal habis pada 17 November mendatang. Pernyataan Nebenzia dibalas oleh Haley yang menuding Rusia memang sengaja melindungi rezim pemerintah Presiden Suriah, Basyar al-Assad, yang dianggap melakukan kejahatan perang. Dubes Prancis untuk PBB, Francois Delattre, yang sementara menjadi pimpinan DK PBB tetap mendesak anggota lainnya segera menyetujui memperbarui masa tugas tim penyelidik sebelum kedaluwarsa.