Referendum berujung sanksi

Merdeka.com - Amerika Serikat dan Eropa menargetkan kalangan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menjatuhkan sanksi kemarin terhadap pejabat-pejabat tinggi dalam rangka menekan Kremlin agar menarik diri dari tindakannya mencaplok wilayah Krimea.

Penjatuhan sanksi itu muncul setelah Krimea memisahkan diri dari Ukraina dan memutuskan untuk bergabung dengan Rusia melalui pemungutan suara yang dianggap Kiev dan Barat tidak memiliki keabsahan, seperti dilansir kantor berita Associated Press, Senin (17/3).

"Kita telah dipandu oleh prinsip dasar," kata Presiden Amerika Barack Obama di Gedung Putih, sehari setelah desakannya terhadap mitranya dari Rusia, Putin, disikapi dengan telinga tertutup.

"Masa depan Ukraina harus ditentukan oleh rakyat Ukraina. Ini berarti kedaulatan dan kesatuan wilayah Ukraina harus dihormati dan hukum internasional harus dijunjung tinggi," lanjut Obama.

Langkah-langkah yang terkoordinasi akan membekukan aset-aset para pembantu kunci presiden Rusia dan para anggota parlemen serta menargetkan para pemimpin separatis Krimea dan presiden terguling Ukraina, Viktor Yanukovych.

"Jika Rusia terus melakukan campur tangan di Ukraina, kami siap menerapkan sanksi-sanksi lebih jauh," ujar Obama. Dia mengumumkan Wakil Presiden Amerika Joe Biden akan berangkat ke Eropa untuk melakukan koordinasi dengan sekutu-sekutu Negeri Paman Sam itu.

Obama mengatakan penyelesaian diplomatik terhadap krisis itu masih dimungkinkan jika Rusia menarik pasukannya kembali ke barak-barak di Krimea, serta membolehkan para pengamat asing untuk melakukan kegiatannya dan setuju untuk bernegosiasi dengan Ukraina.

Namun, dia memperingatkan provokasi-provokasi lebih jauh hanya akan mengucilkan Rusia dan menghilangkan keberadaan mereka di dunia. Para pejabat Amerika mengatakan pemberian sanksi ditujukan untuk memukul 'kroni-kroni' di sekitar Putin serta untuk menerapkan resiko berat atas penyelenggaraan referendum Krimea dan kehadiran pasukan Kremlin.

"Mereka ini sangat jelas adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Presiden Putin," ucap seorang pejabat Amerika yang tidak ingin disebutkan namanya.

Namun, pejabat itu mencatat pemerintah Amerika belum mengambil apa yang akan menjadi langkah 'luar biasa', yaitu menjatuhkan sanksi terhadap Putin sendiri, sebagai kepala negara asing.

Pejabat tinggi Amerika lainnya menjelaskan sejauh ini langkah-langkah ini merupakan sanksi yang paling komprehensif yang dijatuhkan terhadap Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin. Para menteri luar negeri Uni Eropa (EU) kemarin mengungkapkan penerapan larangan bepergian serta pembekuan aset terhadap 13 pejabat Rusia dan delapan pejabat Ukraina dari Krimea.

Uni Eropa tidak merinci siapa yang menjadi target sanksi, namun pejabat-pejabat Amerika mengatakan daftar Uni Eropa itu akan diumumkan secara terbuka pada hari ini.

Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius mengatakan melalui Twitter akan ada lebih banyak tindakan dari Uni Eropa dalam beberapa hari ini. Sanksi-sanksi dari Amerika dan Uni Eropa itu dikeluarkan satu hari setelah Krimea melakukan pemungutan suara, yang digambarkan Amerika sebagai langkah sangat cacat dan ditandai dengan ketidateraturan.

Obama sendiri kemarin mengumumkan tujuh pejabat Rusia terkena sanksi atas krisis politik di Krimea. Mereka adalah Vladislav Surkov, Sergey Glazyev, Leonid Slutsky, Andrei Klishas, Valentina Matviyenko, Dmitry Rogozin, dan Yelena Mizulina.

Amerika juga mengincar aset dari orang-orang non-pejabat Rusia menyokong kemerdekaan Krimea. Perkembangan terbaru ini lahir setelah hasil referendum menyebutkan 96,77 persen penduduk Krimea setuju menjadi negara merdeka.

Krisis politik di Krimea berlangsung sejak November tahun lalu. Penduduk di wilayah semenanjung Laut Hitam ini terbelah. Ada yang ingin bergabung dengan Rusia, termasuk presiden tersingkir Victor Yanukovych, sebagian lagi mau masuk ke Uni Eropa.

Ketegangan ini diwarnai demonstrasi berdarah di Ibu Kota Kiev, Ukraina, hingga akhirnya pasukan Rusia masuk ke Krimea. (mdk/fas)