Polisi Turki ambil alih paksa kantor koran pengkritik Erdogan

Merdeka.com - Polisi kemarin malam menyerbu kantor redaksi surat kabar 'Zaman' dengan dalih menjalankan perintah pengadilan. Pekan ini, Pengadilan Kota Istambul menyatakan media massa yang sering mengkritik Presiden Reccep Tayyip Erdogan itu harus diambil alih manajemennya oleh pemerintah.

BBC melaporkan, Sabtu (5/4), ratusan orang berkumpul di halaman kantor 'Zaman' untuk menghalangi tindakan polisi. Akibatnya, aparat menembakkan gas air mata, menyemprotkan meriam air, serta mendorong mundur para demonstran.

Pemimpin Redaksi Zaman, Sevgi Akarcesme, mengatakan polisi mengasari wartawan yang hendak melaporkan penyerangan tersebut. "Apa yang dilakukan polisi itu jelas melanggar hukum. Ini hari yang menyedihkan bagi Turki," ujarnya.

Zaman merupakan salah satu koran dengan oplah tertinggi di Turki. Namun rezim Erdogan tidak suka dengan berita-berita di dalamnya, karena dianggap memuat kepentingan Gerakan Hizmet yang dipimpin ulama Fethullah Gulen. Dulunya Gulen adalah sekutu Erdogan, tapi kemudian mereka pecah kongsi.

Polisi Turki merangsek masuk kantor redaksi Zaman ©2016 Merdeka.com/Today Zaman/Abdullah Bozkurt

Pemerintah Turki menyatakan Gerakan Hizmet adalah kelompok teroris yang hendak mengacaukan negara. Terkait pengambilalihan manajemen Zaman, pengadilan menolak berkomentar apa alasannya.

Uni Eropa mengecam tindakan rezim Erdogan yang tidak menghormati kebebasan pers. Sedangkan menurut Organisasi Jurnalis Tanpa Batas, Turki berada di urutan 149 dari 180 negara, terkait kebebasan pers. Lebih dari 30 wartawan dipenjara selama era Erdogan, rata-rata mereka yang dibui adalah wartawan etnis Kurdi.

insiden penyerangan Zaman mencoreng citra Erdogan untuk kesekian kalinya terkait kebebasan berpendapat. Pekan lalu Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag menegaskan, sebanyak 1.845 kasus penghinaan presiden Erdogan telah diajukan ke pengadilan. Para pesakitan itu mencakup selebriti, jurnalis dan bahkan anak SMA. Semuanya terpaksa ke meja hijau hanya karena mengkritik pemerintahan Erdogan.

"Dia (Erdogan) menjadi semakin otoriter, tak mau disalahkan. Kritik yang obyektif tapi bernada keras dianggap sebagai penghinaan," ungkap seorang tokoh oposisi yang minta namanya dirahasiakan. (mdk/ard)