PM Najib Razak bantah kecipratan Rp 9,3 T dari korupsi BUMN Malaysia

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membantah keras menerima aliran dana Rp 9,3 triliun dari Badan Usaha 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Isu itu sebelumnya dilansir the Wall Street Journal, berdasarkan laporan penyidikan pemerintah yang menemukan aliran dana USD 620 juta ditambah USD 61 juta selama Maret 2013 ke rekening pribadi Najib. Dana itu ditransfer jelang Malaysia menggelar pemilihan umum.

Dalam keterangan tertulis yang diumumkan kantor perdana menteri siang tadi waktu setempat, Najib menyatakan data aliran dana ke rekeningnya dibuat oleh sekelompok orang hendak merongrong pemerintahan Malaysia.

"Ini adalah sabotase politik," tuturnya seperti dilansir Malaysian Digest, Jumat (3/7).

Najib meyakini uang itu tidak terkait dengan rekeningnya, maupun dana dari 1MDB. Sebaliknya, tuduhan tersebut merupakan upaya sistematis musuh politik buat menggulingkannya.

"Ada upaya yang direncanakan untuk menggerus kepercayaan pasar pada perekonomian kita, mencoreng nama baik pemerintah, dan menggulingkan perdana menteri yang terpilih demokratis," kata Najib.

Sebelumnya, juru bicara BUMN 1MDB juga menegaskan bila pemberitaan koran the Wall Street Journal terkait transaksi mencurigakan ke rekening Najib hanya isu kacangan.

"Terkait pemberitaan tersebut, 1MDB menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menyediakan dana apapun kepada perdana menteri," ungkap keterangan tertulis 1MDB.

Sekadar informasi, bukan kali ini saja Najib diserang lantaran skandal 1MDB. Bahkan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad sampai turut mendesak juniornya itu mundur.

Skandal 1MDB mencuat pada 2008. Pengusaha bernama Jho Low Taek mendapat kemudahan pinjaman senilai USD 2,8 miliar. Dana yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur dan proyek migas di Trengganu hilang tak berbekas. Najib saat itu jadi ketua dewan pengawas 1MDB.

Selain raibnya dana 1MDB, Najib juga tersandung kasus korupsi dana pembelian kapal selam dari Prancis pada 2003, saat masih menjabat menteri pertahanan. Seorang sosialita dibunuh polisi karena mengetahui detail korupsi tersebut.

Pelaku pembunuhan Perwira Polisi Azhar Umar yang divonis mati, belakangan 'bernyanyi' di persidangan bahwa dia hanya menjalankan perintah atasan, menunjuk kantor menteri pertahanan.