Pidato Menlu soal HAM dicecar pengguna Twitter

Merdeka.com - Pidato Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada dialog Evaluasi Periodik Hak Asasi Dunia (URP) hari ini dicecar pengguna twitter asal Indonesia. Beberapa akun jejaring sosial itu melansir sikap delegasi internasional yang mempertanyakan pelanggaran HAM di Papua Barat dan intoleransi antar agama. Sebagian lain menilai pemerintah harus mengakui ada masalah penegakan hak asasi di tanah air.

Pada sesi ke-13 pertemuan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Ibu Kota Jenewa, Swiss, Rabu (23/5), Marty mengklaim terdapat kemajuan pesat penegakan hak asasi di negara ini. Menlu sekaligus menyatakan Indonesia menghargai semua agama dan tidak akan ikut campur dengan urusan agama pribadi.

"Kehadiran kami di sini menunjukkan komitmen penuh Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia," kata Marty seperti dikutip dari penyataan pers yang diterima merdeka.com hari ini.

Pengguna Twitter aktif menyoroti penyataan menlu, terutama soal kebebasan beragama. Pantauan pidato ini di jejaring sosial itu dapat dilihat pada tanda pagar #URPIndonesia.

Akun @KontraS dan @hrw_id aktif melaporkan kondisi pemerintah Indonesia di forum itu yang dibombardir pertanyaan tentang situasi hak asasi Papua Barat, terutama oleh delegasi Jepang dan Prancis. Salah satu poin yang diminta pada pemerintah adalah pembebasan aktivis Papua Filep Karma yang ditahan sejak 2004.

Di sisi lain, delegasi Italia, Kanada, dan Swedia mempertanyakan kekerasan agama yang kini marak terjadi di tanah air. Pihak Italia bahkan khusus meminta pemerintah Indonesia mengadakan dialog antar agama karena minoritas Kristen kerap diserang beberapa waktu terakhir.

Tidak sedikit pengguna Twitter mengaku miris melihat delegasi Indonesia dicecar. "Ini banyak bgt negara2 prihatin dgn kekerasan dan kasus HAM di Indonesia. Miris bacanya," ujar akun @happy_belle.

"Harusnya para pejabat kita BELAJAR tentang Hukum Humaniter Internasional, biar tau pentingnya HAM," tambah akun lain dengan nama @RenataSiahaan.

Marty pada naskah pidato yang dirilis ke media mengakui perkembangan demokrasi Indonesia sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki pandangan keras dan cenderung ekstrim.

"(Pemerintah Indonesia) secara obyektif mengakui di mana kesenjangan dan kekurangan masih lazim, namun yang paling penting, memberikan dorongan dan dukungan

kepada upaya-upaya positif untuk menekan intoleransi," kata Marty.