Perlindungan WNI jadi prioritas Kemlu era Jokowi

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan arah kebijakan pihaknya akan berubah mengikuti visi Presiden Joko Widodo. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono politik luar negeri Indonesia menerapkan semangat "Thousand Friends, Zero Enemy", sehingga pemerintah rutin mengikuti bermacam forum internasional.

Ke depan, kebijakan itu diubah, supaya lebih menyesuaikan kebutuhan dalam negeri. "Indonesia adalah negara besar dan akan mampu menjadi negara yang hebat. Tugas politik luar negeri ke depan adalah mendukung tujuan tersebut. Kiblatnya adalah rakyat, rakyat, dan rakyat, sehingga diplomasi kita membumi," kata Retno dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/10).

Salah satu perwujudan nyata dari visi tersebut, menurut menlu, adalah mengoptimalkan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di mancanegara. Baik untuk para tenaga kerja, maupun warga lainnya. Retno memberi contoh sukses pihaknya ketika memfasilitasi kepulangan WNI korban pesawat MH17 di Ukraina. Dalam insiden itu, tak sampai 24 jam seluruh korban telah terdata.

Untuk menerapkan standar perlindungan yang merata, Retno menilai belum perlu ada perubahan struktur. Tugas itu akan tetap diemban Direktorat Jendeal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu. Termasuk juga di dalamnya perlindungan bagi TKI yang selama ini kerap menerima perlakuan buruk majikan.

"Kita betul-betul akan lakukan yang terbaik bagi WNI. Kita belum memikirkan akan adanya perubahan struktur perlindungan, kita akan optimalkan apa yang ada melalui koordinasi internal. Perlindungan WNI juga melibatkan kementerian lain, dengan arahan tegas presiden maka koordinasi kita akan jadi jauh lebih baik," tandasnya.

Sesuai visi politik luar negeri sebagai perpanjangan kepentingan nasional, Retno pun akan mengupayakan diplomasi Indonesia jadi lebih tegas.

Tapi bukan berarti, ketika menghadapi masalah diplomatik seperti yang belakangan terjadi saat penyadapan intelijen Australia atau pembangunan patok perbatasan Malaysia, sikap pemerintah harus bermusuhan.

"Tegas itu tidak harus selalu konfrontatif. Saya mencoba untuk tidak berkonfrontasi. Dalam menjalankan ketegasan ini, yang penting tujuan kita tercapai," kata Retno. (mdk/ard)