Pengadilan Thailand akan tentukan pencopotan Yingluck

Merdeka.com - Pengadilan Konstitusi Thailand mengatakan pihaknya besok akan menentukan apakah bakal mencopot Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari jabatannya atau tidak atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Putusan itu bisa jadi membawa Thailand kepada krisis yang lebih dalam.

Yingluck hari ini muncul di pengadilan untuk membantah tuduhan tersebut. Tuduhan itu dilancarkan oleh sekelompok senator yang mengatakan bahwa kepala keamanan nasional yang lalu, Thawil Pliensri, diberhentikan setelah Yingluck terpilih sebagai perdana menteri pada 2011 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi partainya, seperti dilansir situs Asia One, Selasa (6/5).

Namun, ketua persidangan Charoon Intachan mengatakan sidang beranggotakan sembilan orang itu telah mendengar cukup bukti dan siap untuk membuat putusan.

"Persidangan sudah selesai. Pengadilan akan membuat keputusan pada 7 Mei sore hari," kata dia.

Kasus ini, yang merupakan salah satu dari dua langkah hukum yang berpotensi dapat menggulingkan Yingluck dari kursi perdana menteri itu, muncul di saat krisis politik Thailand sedang berada di persimpangan.

Para pengunjuk rasa antipemerintah masih turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Bangkok, kendati jumlah mereka berkurang, dan para pendukung Yingluck juga mengancam akan berdemonstrasi untuk membelanya.

"Saya tidak melanggar aturan hukum apapun, saya tidak mendapatkan keuntungan dari penunjukan itu," ujar Yingluck dengan tenang di persidangan.

Menurut konstitusi, yang dibuat pasca kudeta tahun 2006 terhadap saudara laki-laki Yingluck yang menjadi perdana menteri saat itu, milioner Thaksin Shinawatra, pelanggaran seperti itu bisa berujung pada pencopotan jabatannya.

Sidang juga bisa memperlebar putusannya hingga dapat mengenai anggota-anggota kabinet yang mengesahkan keputusan untuk mendepak Thawil Pliensri.

Kalangan pendukung pemerintah "Kaos Merah" telah menyatakan tekad akan membela Yingluck dari penggulingan, dan keputusan apapun yang akan mencopot perdana menteri itu akan mengobarkan pertikaian mematikan antara pihak-pihak politik yang bertentangan.

Setidaknya sudah 25 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam kekerasan politik terkait dengan rangkaian unjuk rasa sudah berlangsung selama enam bulan.