Penarikan Senjata Api di Selandia Baru Diprediksi Habiskan Biaya Rp 2,8 Triliun

Merdeka.com - Pasca-teror penembakan di sebuah masjid di Christchurch, yang menewaskan 50 orang, Selandia Baru berencana untuk membeli kembali senjata api semi-otomatis yang dimiliki rakyatnya.

Rencana tersebut diprediksi menelan biaya hingga NZ$ 300 juta (setara Rp 2,8 triliun) kata wakil perdana menteri Winston Peters, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Selasa (2/4).

Perdana Menteri Jacinda Ardern sebelumnya mengatakan bahwa skema itu akan menelan biaya antara 100 juta dolar Selandia Baru hingga 200 juta dolar Selandia Baru, tetapi Peters mengatakan kepada Radio NZ pada hari Selasa bahwa lebih baik untuk "bersiap menghadapi yang terburuk".

"Bisa jadi biayanya mencapai 300 juta dolar Selandia Baru untuk mengatur apa yang salah, bukan begitu?" katanya.

Peters mengatakan hal itu ketika menteri kepolisian Stuart Nash memperkenalkan perubahan aturan kepemilikan senjata api yang diusulkan ke parlemen pada Senin malam, untuk kemudian diperdebatkan pada hari Selasa.

"Memiliki senjata api adalah hak istimewa, bukan hak publik di negara ini," kata Nash kepada anggota parlemen.

Termasuk dalam langkah-langkah yang diusulkan tersebut adalah tenggat waktu September bagi warga Selandia Baru yang memiliki senjata api ilegal, untuk segera mengembalikannya kepada polisi.

Pemerintah akan memperkenalkan undang-undang yang melarang sebagian besar senapan semi-otomatis pada akhir pekan depan, empat minggu sejak seorang teroris melepaskan tembakan di Masjid Al Noor dan Linwood City Mosque, keduanya berada di Christchurch.

Undang-undang tersebut mencakup hukuman sebagai antara lain, penjara dua tahun jika kedapatan menjual atau memiliki bagian senjata api yang terlarang, penjara lima tahun karena memiliki senjata terlarang secara utuh, dan penjara hingga tujuh tahun karena menunjukkan senjata terlarang pada orang lain.

"Serangan itu memperlihatkan kelemahan yang cukup besar dalam hukum kita. Senjata api, majalah terkait, dan bagian-bagian yang digunakan oleh teroris dibeli secara sah dan dimodifikasi menjadi MSSA (senjata semi-otomatis gaya militer) karena celah hukum," kata Nash.

Dia mengatakan penyalahgunaan senjata semi-otomatis "telah meninggalkan warisan nasional terhadap bahaya, kesakitan dan kesedihan".

Setelah diperdebatkan, masyarakat Selandia Baru diberi waktu satu minggu untuk menyampaikan masukan terkait RUU tersebut sebelum akhirnya disahkan pada akhir pekan depan.

Reporter:Happy Ferdian Syah Utomo

Sumber: Liputan6