Pemimpin Junta Myanmar Gunakan Pandemi Covid sebagai Senjata Politik

Merdeka.com - Dengan melonjaknya angka kematian karena virus corona di Myanmar, dugaan dari para penduduk dan aktivis HAM meningkat bahwa pemerintah militer, yang melakukan kudeta pada Februari lalu, menggunakan pandemi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyingkirkan oposisi.

Beberapa waktu lalu, angka kematian per kapita di Myanmar melampaui Indonesia dan Malaysia menjadi yang terburuk di Asia Tenggara. Sistem kesehatan yang telah lumpuh sebelumnya dengan cepat dibanjiri pasien Covid-19.

Persediaan oksigen tinggal sedikit. Pemerintah membatasi penjualan kepada swasta di banyak tempat, dengan alasan mencegah penimbunan. Tapi hal itu mendorong kecurigaan stok diarahkan untuk pendukung pemerintah dan rumah sakit militer.

Pada saat bersamaan, tenaga medis telah ditargetkan setelah memelopori gerakan pembangkangan sipil yang mendesak para profesional dan PNS tidak bekerja sama dengan pemerintah atau Dewan Pemerintah Negara (SAC).

“Mereka telah menghentikan distribusi APD dan masker, dan mereka tidak memperbolehkan warga sipil yang mereka curigai mendukung gerakan demokrasi dirawat di rumah sakit, dan mereka menangkap dokter yang mendukung gerakan pembangkangan sipil,” jelas pakar HAM Myanmar PBB dan anggota pendiri Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, Yanghee Lee.“Untuk oksigen, mereka melarang penjualannya ke warga sipil atau orang yang tidak mendukung SAC, jadi mereka menggunakan sesuatu yang bisa menyelamatkan rakyat untuk melawan rakyat,” lanjutnya, dikutip dari laman ABC News, Selasa (3/8).

“Militer menjadikan Covid sebagai senjata.”

Wakil Menteri Informasi Myanmar, Zae Min Tun tidak menanggapi pertanyaan terkait dugaan tersebut, tapi dengan meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri untuk mengendalikan pandemi, para pemimpin membela diri dengan menerbitkan artikel di media mereka.

Di koran pemerintah Global New Light of Myanmar, beberapa artikel menyoroti upaya pemerintah, termasuk apa yang disebut mendorong kelanjutan vaksinasi dan meningkatkan pasokan oksigen.

Komandan militer yang memimpin SAC, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dikutip mengatakan, upaya yang sedang dilakukan untuk mendapat dukungan dari ASEAN dan “negara-negara sahabat” yang tidak disebutkan secara spesifik.

“Upaya-upaya harus dilakukan untuk memastikan kesehatan negara dan rakyat yang lebih baik,” ujarnya.

Angka kematian juga diduga jauh lebih tinggi dari angka resmi.“Ada perbedaan besar antara jumlah kematian aktual karena Covid-19 dari Dewan Militer dan realita,” kata seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Mawlamyine kepada The Associated Press, yang tidak mau disebutkan namanya.

“Ada banyak orang di masyarakat yang meninggal karena penyakit ini dan tidak bisa dihitung.”

Banyak video beredar di media sosial menunjukkan kematian yang nampaknya korban virus corona yang meregang nyawa di rumah-rumah mereka karena tidak mendapatkan perawatan dan antrean panjang warga menunggu pasokan oksigen. Pemerintah membantah laporan tempat pemakaman di Yangon dibanjiri jenazah korban Covid, namun beberapa waktu lalu mengumumkan mereka sedang membangun tempat fasilitas baru yang bisa mengkremasi 3.000 jenazah per hari.

“Dengan membiarkan Covoid-19 lepas kendali, junta militer mengecewakan rakyat Burma serta wilayah dan dunia yang lebih luas, yang dapat terancam oleh varian baru yang dipicu oleh penyebaran penyakit yang tidak terkendali di tempat-tempat seperti Myanmar,” jelas Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson.

“Masalahnya adalah junta lebih peduli untuk mempertahankan kekuasaan daripada menghentikan pandemi.”