Pemerintah Venezuela yakin rakyat tolak referendum

Merdeka.com - Bicara tentang Venezuela, pasti teringat berita akhir-akhir ini yang mengatakan salah satu negara di Amerika Latin tersebut sedang mengalami krisis. Akibat krisis inilah, banyak pemberitaan mengacu pada penggulingan Presiden Nicolas Maduro Moros.

Ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Gladys F. Urbaneja Duran mengatakan, pihak oposisi yang menciptakan krisis tersebut untuk menggulingkan Presiden Maduro sebab prosedur untuk melakukan referendum sangat sulit.

"Tata cara referendum telah diketahui oposisi. Untuk melakukan referendum, mereka harus mendapatkan tanda tangan sedikitnya satu persen pemilih yang terdaftar dalam komisi pemilu," ucap dubes yang pernah menjabat tujuh tahun di FAO ini, Rabu (25/5).

Satu persen yang dimaksud, kata Gladys, merupakan satu persen dari jumlah yang terdaftar dari pemilih resmi Venezuela. Pihak oposisi sudah menyatakan menerima satu persen tanda tangan tersebut, namun tanda tangan itu kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemilihan Umum Venezuela.

"Saat ini Komisi Pemilu sedang melakukan penelitian keaslian tanda tangan. Verifikasi itu guna melihat apa benar orang-orang ini sesuai dengan data di KTP, tanda tangan dan sidik jari," lanjut dia.

Menurut dia, verifikasi tidak akan selesai hingga akhir tahun ini. Selain melalui verifikasi, tahap kedua referendum adalah membutuhkan 20 persen dari pemilih terdaftar untuk menyetujui petisi menggulingkan Maduro.

Karenanya, oposisi memilih cara lain untuk bisa menggulingkan Presiden Maduro pada Desember mendatang. Pihak oposisi juga mengatakan pemerintah Venezuela menghalangi proses referendum.

"Tidak (menghalangi), tidak benar berita itu. Semua sesuai prosedur. Karena mereka menginginkan Presiden Maduro digulingkan secepatnya, maka mereka memfitnah kami, dengan segala krisis yang diciptakan," ungkap Gladys.

Meski demikian, Gladys percaya sebagian besar masyarakat Venezuela masih berpihak pada pemerintahan konstitusional. Perempuan yang baru tiba empat bulan lalu di Jakarta ini mengatakan, masyarakat yang masih pro pemerintah disebut sebagai Kepercayaan Bolivar.

"Apabila dilakukan referendum, kami yakin, masyarakat yang masih percaya Bolivar Republic of Venezuela akan menolak referendum ini," tandasnya.