Pemerintah tegaskan tak bayar uang tebusan untuk bebaskan sandera

Merdeka.com - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal membenarkan para penyandera yang menculik WNI di perairan Sulu dan Sabah meminta uang tebusan kepada pemerintah Indonesia. Namun Iqbal menegaskan pemerintah tidak pernah memberikan uang tebusan kepada para penyandera manapun.

"Ya, mereka (para penyandera) pasti meminta tebusan. Kelompok Abu Sayyaf yang menculik tujuh WNI ABK TB Charles di perairan Sulu minta tebusan awalnya 100 juta peso. Tapi pemerintah tidak membayar tebusan. Kalau saja diberi, pasti sudah bebas dari kemarin-kemarin," kata Iqbal di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Kebijakan tersebut membuat proses pembebasan para sandera memakan waktu cukup lama. Namun, sebagai gantinya, pemerintah terus mengupayakan pembebasan dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan pihak berwenang ataupun kelompok yang memiliki akses dengan penyandera.

"Ada upaya diplomatis yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan para sandera. Pembebasan ini juga melibatkan kerjasama yang dilakukan oleh tim yang ada di lapangan dengan memanfaatkan jasa baik MNLF dan Nur Misuari," papar Iqbal.

Secara bertahap, ketujuh WNI ABK TB Charles dapat dibebaskan. Namun, Indonesia kembali dihadapkan dengan masalah serupa. Diculiknya empat ABK di perairan Sabah menjadi hal baru yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Pemerintah juga dituntut untuk membayar sejumlah uang tebusan apabila para sandera ingin dibebaskan.

"Kalau yang di Sabah juga minta (tebusan). Mereka minta dua juta ringgit (setara Rp. 6 miliar) per orang. Kalau kita mau melakukan pembebasan dengan tebusan nggak harus selama ini. Sebulan selesai," pungkas Iqbal.