Pemerintah India Minta Twitter Hapus Kicauan yang Kritik Penanganan Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah India meminta platform media sosial Twitter menghapus puluhan kicauan, termasuk beberapa yang diunggah legislator lokal, yang mengkritik penanganan wabah virus corona, saat kasus di negara itu terus melonjak mencapai rekor tertinggi di dunia.

Twitter menahan beberapa kicauan setelah permintaan legal dari pemerintah India. Hal ini disampaikan juru bicara Twitter kepada Reuters pada Sabtu.

Pemerintah mengeluarkan perintah darurat untuk menyensor status di platform tersebut, seperti diungkapkan Twitter melalui basis data Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard. Dalam permintaan legal pemerintah, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, 21 tweet disebut.

Di antara tweet itu ada yang ditulis seorang legislator bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian West Bengal bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film Avinash Das.

Dalam permintaan itu, dikutip UU Teknologi Informasi tahun 2000 sebagai dasar diajukannya permintaan legal. Namun tidak jelas pasal berapa dalam UU itu yang dilanggar dalam kasus ini, pemerintah India kerap menggunakan sebuah klausul yang memperkuat perintahnya untuk menutup akses informasi publik untuk melindungi “kedaulatan dan integritas India” dan meningkatkan ketertiban masyarakat, di antara beberapa hal lainnya.

“Ketika kami menerima permintaan legal yang valid, kami mengkajinya berdasarkan Peraturan Twitter dan UU lokal,” jelas juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui surel, dikutip dari Al Jazeera, Senin (26/4).

“Jika konten tersebut melanggar aturan Twitter, konten itu akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal dalam yurisdiksi khusus, tapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten itu hanya di India,” jelasnya.

Juru bicara tersebut juga mengonfirmasi Twitter telah memberitahukan pemilik akun secara langsung tentang penahanan konten mereka dan memberitahu mereka pihaknya telah menerima perintah legal untuk menahan status Twitter mereka.

Kementerian Teknologi Informasi India menyampaikan kepada AFP, pihaknya meminta Twitter untuk menghapus 100 unggahan, mengklaim “ada penyalahgunaan platform media sosial oleh pengguna tertentu untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dan menciptakan kepanikan terkait situasi Covid-19 di India”.

Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi, TechCrunch, yang mengatakan tidak hanya Twitter yang terkena dampak perintah tersebut.

Satu kematian dalam empat menit

India tengah berada dalam cengkeraman gelombang kedua pandemi virus corona, di mana rata-rata ada satu kematian akibat Covid-19 dalam setiap empat menit, khususnya di ibu kota negara, New Delhi. Negara ini juga mengalami keterbatasan alat kesehatan seperti pasokan oksigen dan ranjang rumah sakit.

Pemerintahan federal yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dikritik, termasuk pemerintah negara bagian, dinilai tidak cukup melakukan persiapan untuk menangani krisis ini.

Para pakar kesehatan mengatakan sebelumnya India berpuas diri saat kasus tercatat hanya sekitar 10.000 kasus per hari dan nampaknya masih bisa dikendalikan. Pihak berwenang mencabut sejumlah pembatasan, mengizinkan perkumpulan besar, termasuk festival dan kampanye politik saat pilkada.

Sistem kesehatan India telah berjuang mengatasi besarnya lonjakan kasus, di mana para keluarga pasien memohon bantuan di media sosial saat negara tersebut menghadapi keterbatasan obat-obatan dan oksigen yang parah.

Pada Minggu (25/4), India mencatat 349.691 kasus baru dan 2.767 kematian dalam 24 jam terakhir, kasus tertinggi sejak awal pandemi.