Pemerintah China menyensor artikel Panama Papers dari Internet

Merdeka.com - Regulator Internet China 24 jam terakhir menghapus kata kunci 'Panama Papers' dari setiap percakapan media sosial maupun di mesin pencari. Diduga kuat, upaya ini terkait terkuaknya nama delapan pejabat politbiro Partai Komunis China sebagai pengemplang pajak dalam daftar hasil penelusuran Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) itu.

Kemarin (4/4) pengguna internet di Negeri Tirai Bambu masih mudah menemukan artikel atau mengobrolkan 'Panama Papers' lewat Sina Weibo atau WeChat. Namun sejak semalam, nyaris semua artikel terkait kata kunci itu raib, seperti dilansir BBC.

Di Sina Weibo, sebelum ada aksi sensor, tercatat 481 diskusi mengenai nama-nama pejabat pemerintahan di Beijing yang memiliki aset di negara surga pajak. Salah satu sosok paling mencolok adalah Presiden Xi Jinping.

Presiden yang dikenal agresif memberantas korupsi itu dalam Panama Papers disebut aktif memindahkan kekayaan ke negara bebas pajak sejak 2009. Ketika itu, Jinping belum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, serta masih aktif berbisnis.

Selain menyeret orang nomor satu di China itu, data Panama Papers mencantumkan keberadaan sosok Li Xialoin, anak perempuan mantan Perdana Menteri Li Peng. Nama lain yang muncul dan dikenal publik adalah Jia Qinglin, cucu politikus di Politbiro PKC, Jia Qinglin. Nama-nama yang disebut itu menjadi pemilik perusahaan di Kepualuan British Virgin.

BBC berusaha menghubungi juru bicara kepresidenan China, namun tidak ada jawaban. Pejabat tinggi lain seperti Zha Gaongli serta Liu Yunshan turut masuk dalam daftar Panama Papers.

Merujuk UU pejabat publik di China, petinggi partai tidak boleh memiliki aset yang ditengarai dari upaya memperkaya diri melalui jabatan. Tentu saja delapan nama petinggi partai komunis dalam Panama Papers belum tentu melakukan korupsi. Namun citra mereka di masyarakat bisa terancam, apalagi jika nantinya mereka terbukti berusaha menghindari pajak.

"Kabar ini merupakan aib bagi kepemimpinan China," kata Celia Hatton, jurnalis sekaligus kepala BBC cabang Asia Timur.