Pemerintah China memutus seluruh komunikasi dengan Taiwan

Merdeka.com - Pemerintah Tiongkok kecewa pada kebijakan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang berkukuh tak mengakui ideologi 'Satu China'. Beijing pada Sabtu (25/6) mengumumkan pemutusan segala bentuk komunikasi formal dengan Taiwan.

Seperti dilansir kantor berita Xinhua, Pemerintah China menyatakan Taiwan wajib menghormati konsensus 1992. Selama belum ada perubahan sikap, maka Beijing menolak berhubungan dengan Presiden Tsai.

"Kontak dan komunikasi dua pemerintahan saat ini sepenuhnya berhenti," kata An Fengshan, juru bicara China.

Dua hari lalu, insiden terjadi ketika 25 warga negara Taiwan dideportasi oleh pemerintah Kamboja ke China. Mereka dituding melakukan tindak penipuan di China daratan.

Juru bicara pemerintah Taiwan menyatakan mereka adalah warga negara yang harus dilindungi. Pernyataan itu ditafsirkan Beijing sebagai pelanggaran konsensus 1992. Beleid itu mencakup kesepakatan bahwa China daratan dan Kepulauan Taiwan adalah satu bagian RRC.

Tsai, pemimpin Partai Demokrat Progresif (DPP), memiliki sikap menolak penyatuan kembali Taiwan dengan RRC. Pada Januari lalu, partainya menang mutlak dalam pemilu, melengserkan pemerintahan Kuomintang yang dianggap rakyat Taiwan semakin pro-Beijing.

Taiwan memisahkan diri dari China pada 1949 karena Kuomintang kalah dalam perang saudara melawan pasukan komunis. Sampai sekarang perang itu belum resmi berakhir, kendati Beijing menegaskan bahwa Taiwan merupakan salah satu provinsi RRC.