PBB Soroti Pemerintah Indonesia Atas Insiden Pembunuhan di Papua
Merdeka.com - Komisi Tinggi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menanggapi insiden pembunuhan terhadap 19 orang pekerja proyek pembangunan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada 2 Desmber lalu.
Dilansir dari laman Radio New Zealand, Senin (10/12), juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan kekerasan yang terjadi pekan lalu itu tidak dapat diterima.
Namun dia menuturkan akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
"Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar," kata dia.
"Inilah yang saat ini terjadi di lapisan masyarakat bawah di Papua."
Meski berbagai proyek pembangunan di Papua dibiayai negara dan ada peningkatan, tapi hal itu tidak melibatkan orang Papua untuk dimintai konsultasi, kata dia.
"Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pendapat, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan yang ada boleh jadi tidak membuat kesejahteraan mereka meningkat karena semua itu tidak menyelesaikan masalah mereka."
Tak hanya itu, Shamdasani mengatakan OHCHR juga prihatin dengan banyaknya orang yang ditangkap ketika ada unjuk rasa damai untuk memperingati apa yang disebut Hari Kemerdekaan Papua 1 Desember lalu.
Lebih dari 500 orang ditangkap, termasuk mahasiswa yang ingin berunjuk rasa di Surabaya.
Shamdasani menyerukan pemerintah Indonesia memastikan aparat keamanan menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa dan menghormati kebebasan untuk berpendapat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.
Presiden mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Polisi) Ari Dono telah berada di Papua untuk menangani kejahatan yang menewaskan belasan pekerja tersebut.
"Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air," kata Presiden.
Senada dengan presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai insiden penembakan oleh kelompok pemberontak dengan sasaran para pekerja yang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali, Papua Barat melanggar ketentuan NKRI. Sebab Itu dia meminta aparat hukum menindak tegas.
"Motifnya macam-macam, ada separatisme. Apapun yang dibuat pemerintah tetap saja mereka ingin merdeka, itu melanggar ketentuan kita bersama, negara kesatuan, NKRI. Itu harus tentunya dilawan," katanya di Bandar Lampung, Sabtu (8/12).
Dia menjelaskan, pembangunan jalan trans Papua tersebut harus tetap berjalan. Pasalnya jika pembangunan tersebut rampung kemakmuran masyarakat di sana akan meningkat.
"Masyarakat dapat menjual barangnya. Kalau tidak ada jalan gimana?" imbuhnya.
Tidak hanya itu, JK juga meminta agar jajaran TNI dan Polri harus melakukan operasi besar-besaran menyusul tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni penembakan terhadap pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
"Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran," tegasnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaKKB Tembak 2 Pesawat, Petugas Perketat Penjagaan 9 Bandara di Papua
Menurutnya dugaan sementara, peristiwa penembakan itu berkaitan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi
Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaEmosi 13 Prajurit TNI AD Siksa Anggota KKB: Korban Kerap Bikin Onar dan Serang Petugas
Korban terlibat dalam tindakan separatisme dan membakar fasilitas umum di Papua
Baca SelengkapnyaPPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaPrabowo Kunjungi SBY dan AHY di Pacitan, Ini yang Dibahas
Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan, Prabowo mengunjungi SBY di Pacitan merupakan adab yang luar biasa
Baca SelengkapnyaReaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan
AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaBMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir Landa Jakarta hingga Papua Selama Sepekan ke Depan
BMKG minta masyarakat waspada cuaca ekstrem periode 3-10 Januari 2024
Baca Selengkapnya