PBB Serukan Warga Myanmar Dokumentasikan Kejahatan Aparat Saat Unjuk Rasa

Merdeka.com - Tim investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini menyerukan warga Myanmar untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan aparat sejak unjuk rasa menentang kudeta militer 1 Februari. Bukti-bukti itu rencananya akan digunakan untuk mendakwa para pemimpin militer.

Lebih dari 180 demonstran tewas oleh aparat keamanan sejak junta militer mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan sipil, kata kelompok pembela hak asasi Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik.

"Mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional biasanya mereka yang berada di jajaran pimpinan," kata Nicholas Koumjian, ketua tim investigasi PBB dalam pernyataannya, seperti dilansir laman the Star, Rabu (17/3).

"Mereka biasanya bukan orang yang secara fisik tidak melakukan langsung dan sering kali tidak berada di lapangan ketika kejahatan itu terjadi."

"Untuk membuktikan mereka bertanggung jawab dibutuhkan bukti laporan, bagaimana perintah dilakukan dan direncanakan."

Warga yang memiliki informasi itu patut menghubungi para anggota tim investigasi melalui jalur komunikasi tertentu, seperti Signal atau akun ProtonMail.

Kantor HAM PBB kemarin mengecam penggunaan peluru tajam oleh aparat dalam menghadapi demonstran.

"Kami menyerukan militer untuk menghentikan pembunuhan dan penangkapan demonstran."

Tim investigasi PBB mengumpulkan sejumlah bukti penggunaan kekerasan, penangkapan, penyiksaan, dan penahanan dari warga yang keluarganya tidak mengetahui keberadaan mereka, praktik yang dikenal dengan penghilangan paksa.

Mekanisme Investigasi Independen Myanmar yang bermarkas di Jenewa dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada September 2018 untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan serius dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Myanmar sejak 2011.