PBB Peringatkan Krisis Myanmar Bisa Mengarah Jadi Seperti Konflik Suriah

Merdeka.com - Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemarin memperingatkan kemungkinan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Myanmar dan krisis yang terjadi bisa mengarah pada konflik seperti yang terjadi di Suriah.

Dalam pernyataannya, kantor Komisi HAM PBB menyerukan negara-negara untuk segera mengambil tindakan buat menekan para pemimpin militer di balik kudeta 1 Februari untuk menghentikan "kampanye penindasan dan pembantaian rakyat Myanmar."

"Saya khawatir situasi di Myanmar mengarah pada konflik lebih luas dan nyata," kata Michelle Bachelet, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB dalam pernyataannya.

"Negara-negara jangan sampai mengulang kesalahan mematikan yang terjadi di Suriah dan tempat lain."

Hingga hari ini tindakan keras junta militer sudah menewaskan lebih dari 700 orang, termasuk 50 anak-anak.

Kelompok pemberontak bersenjata dalam beberapa pekan terakhir melancarkan serangan terhadap polisi dan militer hingga menimbulkan kekhawatiran akan makin meluasnya konflik sipil.

Pihak militer juga sudah membalas dengan melancarkan serangan udara yang membuat ribuan warga mengungsi.

"Militer tampaknya menggencarkan kebijakan kekerasan terhadap rakyat Myanmar menggunakan peralatan tempur dan persenjataan mematikan," kata Bachelet.

"Ini mengingatkan kekacauan yang terjadi di Suriah pada 2011," ujar Bachelet merujuk pada konflik Suriah yang sudah menewaskan lebih dari 400.000 orang dan membuat lebih dari 6 juta warga mengungsi.

Bachelet mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan pendahulunya Navanethem Pillay pada 2011 "kegagalan dunia internasional dalam merespons dengan solusi menyeluruh bisa menjadi bencana bagi Suriah dan sekitarnya."

"Selama 10 tahun terakhir kita sudah melihat betapa mengerikannya dampak dari kegagalan itu bagi jutaan warga sipil," kata dia.

Saat ini sedikitnya sudah 3.080 orang yang ditahan di seluruh Myanmar dan 23 di antaranya dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan rahasia, termasuk empat demonstran dan 19 tahanan politik.