PBB mengutuk sikap keras Hungaria terhadap pengungsi

Merdeka.com - Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa sikap keras Hungaria membuat tidak mungkin bagi pengungsi untuk mencari suaka di negara itu. Pengungsi hanya dapat memulai prosedur suaka dari dua zona transit di Roszke dan Tompa, di sepanjang perbatasan Hongaria dengan Serbia.

Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi di Hongaria, Erno Simon, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (27/3) mengatakan, pihak berwenang Hongaria hanya mengizinkan sekitar 7-8 aplikasi suaka per minggu, ia menambahkan bahwa pembatasan semacam itu sangat sulit.

Menurut angka Imigrasi dan Kantor Suaka (BMBAH) Hongaria, hanya 1.781 pengungsi yang tinggal di negara tersebut.

"Beberapa bulan yang lalu, ada lebih dari 400 orang total di dua zona transit Roszke dan Tompa, tetapi sekarang jumlah ini di bawah 200. Zona transit memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dari pada angka-angka ini. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh Hungaria telah membuat tidak mungkin bagi pencari suaka untuk mengajukan aplikasi mereka," kata Simon.

Dia juga menepis pernyataan Menteri Hongaria Jano Lazar bahwa tidak ada pencari suaka di perbatasan.

Menurut Badan Pengungsi PBB, ribuan orang sedang menunggu untuk mengajukan suaka untuk memasuki Hungaria dari Serbia.

"Para pengungsi sebenarnya dihukum oleh Hongaria karena mengajukan suaka. Selain itu, kekhawatiran terbesar bagi kami adalah fakta bahwa anak-anak antara usia 14 dan 18 tahun tanpa wali, serta bayi berumur beberapa bulan bersama dengan orangtua mereka ditahan," ujarnya.

"Bahkan ada anak-anak yang lahir di zona transit ... Anak-anak tidak boleh ditempatkan di balik pagar kawat berduri dan tidak boleh ditahan sama sekali. Ini tidak bisa diterima".

Dia juga mengkritik meningkatnya insiden anti-pengungsi dan Islamofobia di Hongaria.

Pada 2015, Hongaria memasang pagar kawat berduri di perbatasannya dengan Serbia dan Kroasia untuk menghentikan aliran pengungsi.

Selain itu, ia menerapkan hukuman yang lebih keras, termasuk hukuman penjara bagi penyeberangan ilegal dan mengumumkan keadaan darurat di daerah perbatasannya.