Parlemen Australia menolak legalisasi pernikahan sejenis

Merdeka.com - Parlemen Australia menolak rancangan undang-undang (RUU) pernikahan sesama jenis. Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi koalisi digalang Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang mengusulkan legislasi tersebut.

Seandainya disahkan, RUU ini akan menjadi landasan hukum digelarnya referendum pada 2017 meminta kesediaan masyarakat mengesahkan pernikahan sejenis di Negeri Kanguru. "Karena ditolak isu pernikahan sesama jenis tidak akan diperkenalkan kembali ke parlemen sampai setelah pemilu berikutnya, yang dijadwalkan sebelum November 2019," kata Turnbull, seperti dilansir dari Kantor Berita Reuters, Selasa (11/10).

RUU pernikahan sejenis ini diusung oleh koalisi partai Liberal dan Nasionalis yang dipimpin PM Turnbull. Dalam pemungutan suara di parlemen awal pekan ini, beleid tersebut hanya mendapatkan dukungan mayoritas di majelis rendah, tetapi gagal memperoleh suara mayoritas di majelis tinggi. Motor penolakan RUU pernikahan sejenis di Australia adalah Partai Buruh.

Selaku pendukung pernikahan sejenis, Ketua Partai Buruh Bill Shorten, menyesalkan sikap koleganya di parlemen. "Mengapa para pasangan gay di Australia harus mengalami proses hukum berbeda dari warga Australia lainnya. Haruskah mereka mengetuk pintu demi pintu 15 juta warga Australia hanya untuk diterima publik?" kata Shorten.

Haydon Manning, profesor ilmu politik Flinders University di Adelaide berpendapat penolakan RUU ini dapat berpengaruh pada popularitas PM Turnbull di kalangan pemilih pro-LGBT. Merujuk jajak pendapat terakhir, popularitas pemerintahan Liberal kini tertinggal dibanding Partai Buruh sebesar empat persen. Setelah menjabat sebagai PM, Turnbull pernah berjanji akan mengupayakan legalisasi pernikahan homoseksual dan lesbian.

"Jika hal seperti ini terus berlanjut dan nomor jajak pendapat Turnbull belum membaik, Turnbull akan menemukan dirinya berada di bawah tekanan dari dalam partainya sendiri," kata Manning.